Ditjen Pemasyarakatan Turun ke Lampung, Selidiki Dugaan Pungli Asimilasi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Kasus dugaan pungutan liar dalam program asimilasi sudah sampai ke pemerintah pusat.

Sebagai tindak lanjut, tim inspektorat dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan turun ke Lampung.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung Nofli mengatakan, saat ini tim dari Ditjen Pemasyarakatan telah berada di Lampung guna menelusuri kasus dugaan pungli tersebut.

"Ya saat ini sudah turun," ungkapnya, Rabu (15/4/2020).

• Cerita Napi di Lampung Rogoh Kocek Rp 10 Juta untuk Bebas Lewat Asimilasi

• Kemenkumham Lampung Bentuk Tim Khusus Selidiki Dugaan Pungli Program Asimilasi

• Setelah di Lampung, Cerita Napi Bayar Rp 5 Juta untuk Asimilasi Terulang di Lapas Cipinang

• Adik Kandung Bupati Agung Bantah Disebut Ikut Main Proyek di Lampung Utara

Tim beranggota enam orang itu akan memeriksa rutan dan lapas yang diduga melakukan pungli.

"Biarkanlah dulu tim inspektorat bekerja," katanya.

Sejauh ini pihaknya belum mengetahui rutan maupun lapas mana saja yang melakukan praktik tersebut.

"Maka dari itu, tim ini nanti akan keliling ke seluruh UPT kami di Lampung," sebutnya.

Sementara itu, kata Nofli, tim khusus yang telah dibentuk Kemenkumham Lampung sudah melakukan pemeriksaan dan investigasi.

"Hasilnya bahwa apa yang dikerjakan oleh para petugas ini sudah sesuai dengan tupoksi yang ada. Tapi kalau ada indikasi seperti itu, akan dilakukan sanksi tegas tanpa ampun," tandasnya.

Sudah Sesuai Prosedur

Kanwil Kemenkumham Lampung mulai melakukan penyelidikan terhadap dugaan pungli dalam proses asimiliasi.

Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Lampung Edi Kurniadi menuturkan, berdasarkan hasil pemeriksaan, proses asimiliasi sudah sesuai prosedur yang berlaku.

"Sementara ini hasilnya untuk seluruh lapas, rutan yang ada di Lampung sudah melaksanakan SOP," kata Edi, Senin (13/4/2020).

Edi menuturkan, lapas dan rutan di Lampung sudah melaksanakan program asimilasi sesuai peraturan menteri.