Sidang Kasus Dugaan Suap Lampura

Kadisdag Lampura Setor Fee Rp 1,3 Miliar Selama Tahun 2018-2019

Mantan Kepala Dinas Perdagangan (Kadisdag) Lampung Utara Wan Hendri mengaku telah menyetorkan fee sebesar Rp 1,3 miliar. Fee untuk Bupati nonaktif.

Editor: Reny Fitriani
Tribunlampung.co.id/Hanif Mustafa
Suasana persidangan teleconference perkara suap fee proyek Lampung Utara digelar di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Kamis (14/5/2020). Kadisdag Lampura Setor Fee Rp 1,3 Miliar Selama Tahun 2018-2019 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Mantan Kepala Dinas Perdagangan (Kadisdag) Lampung Utara Wan Hendri mengaku telah menyetorkan fee sebesar Rp 1,3 miliar selama tahun 2018-2019.

Fee untuk Bupati nonaktif Lampura Agung Ilmu Mangkunegara yang diserahkan kepada Kepala BPKAD Lampura Desyadi dan mantan Wakil Bupati Lampura Sri Widodo.

Hal tersebut diungkapkan Wan Hendri saat jadi saksi sidang perkara suap fee proyek Lampura secara telekonferensi di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Kamis (14/5/2020).

Wan Hendri merupakan salah satu terdakwa perkara ini bersama Agung Ilmu, paman Agung (Raden Syahril alias Ami) serta mantan Kadis PUPR Lampura Syahbudin. Wan Hendri hadir secara online dari Lapas Rajabasa.

Wan Hendri mengatakan, tahun 2018 ada empat proyek yang dikerjakan dinas.

Kadisdag Lampung Utara Wan Hendri Ngaku Masih Simpan Uang Fee Proyek

Bupati Nonaktif Lampung Utara Bantah Penyataan Saksi Wan Hendri, Agung: Saya Tidak Pernah Terima!

Curanmor Gagal Setelah Alarm Bunyi, Pengaman Ganda Gagalkan Aksi Pencurian Motor di Lampung

PLN UPDK Kolaborasi dengan Polda Salurkan Bantuan untuk Masyarakat Terdampak Covid-19

Yakni, pembangunan Pasar Pugung Jaya dengan nilai pagu Rp 1 miliar, Pasar Bangun Jaya dengan nilai pagu Rp 1 miliar, Pasar Ogan Jaya dengan nilai Rp 1 miliar, dan gedung metrologi dengan nilai pagu Rp 900 juta.

"Seingat saya, fee dari Pasar Bangun Jaya dan Pasar Ogan jaya, sebesar Rp 460 juta," kata Hendri.

Selanjutnya uang fee diberikan kepada Desyadi dan Sri Widodo.

"Rp 340 juta saya serahkan ke bupati lewat Desyadi dan Rp 100 juta ke Sri Widodo, dan Rp 20 juta untuk keperluan kantor dan pengamanan," bebernya.

Pada 2019, dinas mengerjakan dua proyek yakni Pasar Tata Karya dengan pagu Rp 3,6 miliar dan Pasar Comok Rp 1 miliar.

"Fee untuk pasar comok Rp 200 juta diserahkan lewat Rozi staf saya, dan Tata Karya seingat saya Rp 700 juta dan itu yang di OTT," tandasnya.

Dari uang fee yang ada, Wan Hendri mengaku masih menyimpan Rp 24 juta di rekeningnya.

Uang tersebut belum dikembalikan karena rekeningnya dibekukan.

Dalam sidang itu, Wan Hendri juga mengatakan, jika Raden Syahril atau Ami pernah berkata kepadanya jika ada kegiatan serta kontribusi untuk bupati diserahkan melaluinya.

Halaman
123
Sumber: Tribun Lampung
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved