Sidang Korupsi Dana Desa di Lamsel
Kades di Merbau Mataram Markup Dana Internet Desa
Tak hanya meniadakan beberapa anggaran, terdakwa juga melakukan markup sejumlah kegiatan.
Penulis: hanif mustafa | Editor: Daniel Tri Hardanto
lihat foto
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Tak hanya meniadakan beberapa anggaran, terdakwa juga melakukan markup sejumlah kegiatan.
Dalam dakwaannya, jaksa penuntut umum (JPU) Syukri menyampaikan terdakwa mengalokasikan kegiatan pembangunan tower internet atau pengembangan website desa sebesar sebesar Rp 38.197.500.
"Namun terdakwa memborongkan kegiatan tersebut kepada pihak ketiga dengan dana sebesar Rp 27,5 juta," sebutnya, Jumat (21/8/2020).
Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam borongan tersebut, beber JPU, meliputi pembangunan fondasi tower dan tower triangle.
• BREAKING NEWS Selewengkan Dana Desa, Kades di Lampung Selatan Diseret ke Pengadilan
• Kronologi Penyelewengan Dana Desa di Merbau Mataram Lampung Selatan
• Kades di Merbau Mataram juga Selewengkan Biaya Operasional BPD
• BREAKING NEWS Beli Ponsel Hasil Kejahatan, 2 Pelajar SMA di Pringsewu Diringkus
"Pemasangan radio dan instalasi, dan setting dengan menggunakan laptop serta langganan internet selama 6 bulan," sebutnya.
JPU menambahkan, terdakwa membayarkan borongan ini dengan tiga tahap pembayaran.
"Pertama masuk ke rekening pihak ketiga sebesar Rp 10 juta, kedua Rp 7,5 juta, dan terakhir Rp 10 juta," tandasnya.
Terdakwa melakukan penyimpangan anggaran dengan membayarkan sebagian anggaran.
Dalam dakwaan, jaksa penuntut umum (JPU) Syukri menyampaikan jika biaya operasional BPD (Badan Pemusyawaratan Desa) yang dicairkan sebesar Rp 5 juta.
"Namun hanya dibayarkan kepada BPD sebesar Rp 3 juta oleh terdakwa," ucapnya, Jumat (21/8/2020).
Tak hanya itu, lanjut JPU, terdakwa juga tidak melakukan pembayaran biaya Jaminan Kesehatan Aparatur Desa.
"Kegiatan biaya jaminan kesehatan aparatur desa tidak dilaksanakan sebesar Rp 10.658.412," tandasnya.
Kepala desa bernama Agung Widodo (46), warga Desa Lebungsari, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan, didakwa melakukan penyelewengan Anggaran Dana Desa (ADD).
Korupsi yang dilakukan terdakwa bermula saat anggaran Belanja Desa Lebungsari tahun 2017 cair.
Dalam dakwaannya, jaksa penuntut umum (JPU) Syukri menyampaikan Desa Lebungsari pada tahun anggaran 2017 mendapatkan anggaran sebesar Rp 1.279.076.165.
