Kelompok Khilafatul Muslimin Ogah Buat KTP, Kades: Cuma Pas Ada Perlunya Saja

Tribunlampung.co.id, Lampung Selatan – Terungkap, kelompok Khilafatul Muslimin yang tinggal di Kampung Khilafat, Desa Karang Sari, Lampung Selatan, enggan membuat identitas diri seperti Kartu Tanda Penduduk atau KTP.

Tak hanya itu, mereka juga tak mau mengibarkan bendera merah putih.

Hal tersebut disampaikan Kepala Desa Karang Sari, Romsi dan Kepala Desa Margodadi, Noven Fahri.

"Waktu itu temen-temen kepolisian dari Polda buat masang bendera saat 17-an, mereka memang tidak pasang. Intinya mereka tidak mau pasang,” kata Romsi di Aula Krakatau Kantor Dinas bupati Lampung Selatan, Kamis (9/6/2022).

Untuk identitas diri, seperti kartu keluarga atau KTP, kata Romsi, warga membuatnya ketika memiliki keperluan.

Baca juga: Melongok Kampung Khilafatul Muslimin di Lampung Selatan, Tak Boleh Merokok dan Wajib Pakai Jilbab

Baca juga: Kepala Desa Karang Sari Sebut Kelompok Khilafatul Muslimin Tolak Pasang Bendera Merah Putih

Romsi menegaskan, pihaknya bersama pihak kepolisian pernah berupaya memasang bendera merah putih saat perayaan HUT Kemerdekaan RI.

Namun, kelompok Khilafatul Muslimin yang berada di kampung Khilafah menolak.

"Waktu itu temen-temen kepolisian dari Polda buat masang bendera saat 17-an, mereka memang tidak pasang. Intinya mereka tidak mau pasang,” kata Romsi.

Kelompok Khilafatul Muslimin tersebut juga tidak mau mengurus atau membuat dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) apabila tidak ada keperluan.

"Identitas kependudukan itu mereka mau mengurus ketika membutuhkan.”

“Contohnya waktu itu mau pembuatan surat tanah, karena tanah mereka terkena pembebasan lahan tol, namun ada persyaratan yang harus dipenuhi," katanya.

Menurut Romsi, saat itu dirinya meminta warga yang tinggal di kampung Khilafah membuat KTP dan KK.

Baca juga: Kesbangpol Lampung Selatan Tidak Mengakui Keberadaan Kelompok Khilafatul Muslimin

Baca juga: Jamaah Khilafatul Muslimin di Lampung Timur Capai 100 Anggota

Dikatakannya, meski tidak mau mengibarkan bendera Merah Putih dan membuat KTP, tidak ada pergerakan atau kegiatan yang mencurigakan.

Termasuk juga kegiatan yang merugikan masyarakat yang dilakukan kelompok tersebut.

"Kalau di desa saya selama saya menjabat itu biasa-biasa saja."