Pemilu 2024

KPU Sebut Hasil Dengar Pendapat Aggaran Pilkada 2024 di Provinsi Lampung Rp 311 Miliar

Namun, setelah KPU dengar pendapat bersama DPRD dan Pemerintah Daerah, anggaran Pilkada 2024 di Provinsi Lampung disepakati sebesar Rp 311 Miliar.

Penulis: Riyo Pratama | Editor: Indra Simanjuntak
Tribunlampung.co.id/Riyo Pratama
Ketua Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Provinsi Lampung, Titik Sutriningsih saat diwawancarai di kantor KPU Provinsi Lampung. Anggaran Pilkada 2024 Lampung disepakati sebesar Rp 311 miliar. 

Tribunlampung.co.id, Bandarlampung - KPU Lampung mengaku anggaran Pilkada 2024 disepakati sebesar Rp 311 Miliar.

Ketua Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Provinsi Lampung Titik Sutriningsih mengatakan, sebelumnya KPU Lampung mengusulkan anggaran Pilkada 2024 sebesar Rp 681 Miliar.

Namun, setelah KPU dengar pendapat bersama DPRD dan Pemerintah Daerah, anggaran Pilkada 2024 di Provinsi Lampung disepakati sebesar Rp 311 Miliar.

Titik mengatakan, anggaran tersebut untuk keperluan Pilkada 2024.

"Anggaran yang diusulkan itu untuk kebutuhan Pilkada,"

Baca juga: 10 Ribu Pelanggan PDAM Menunggak, PDAM Way Rilau Berlakukan Sanksi hingga Pencabutan

Baca juga: ALFI Lampung Dorong Jalur Transportasi Memadai untuk Keluar Masuk Logistik

"Mulai dari operasional tahapan awal persiapan sampai dengan tahapan penetapan," kata Titik Sutriningsih, Kamis (1/9/2022).

Terkait anggaran untuk gaji tim Ad-hoc di 15 kabupaten/kota di Lampung, Titik menyampaikan mekanisme gaji terpisah.

"Kalau untuk PPK dan PPS itukan dibebankan di Kabupaten/Kota masing-masing,"

"Mereka menganggarkan untuk PPK dan PPS tapi tidak untuk KPPS," ujarnya.

Sedangkan untuk anggaran KPPS mulai dari gaji, kemudian logistik, perlengkapan TPS seperti tenda sampai dengan keperluan lainnya, termasuk relawan demokrasi dan PPDP berasal dari Provinsi.

Disinggung kembali terkait tim Ad-hoc Pemilu dan Pilkada menjadi satu atau terpisah, Titik menyampaikan masih dalam peroses pembahasan.

"Hingga sejauh ini pembahasan untuk Ad-hoc belum selesai, tapi biasanya itu beda," katanya.

Baca juga: Warga Pesawaran Santai Hadapi Isu Kenaikan BBM Subsidi, Tak Ada Antrean di SPBU

Baca juga: Polres Metro Amankan 10 Tersangka Narkoba Sepanjang Juli hingga Agustus 2022

"Tapi jika tim Ad-hocnya nanti jadi satu, maka pasca pemilu akan ditetapkan lagi untuk Pilkada tapi ini belum tahu, karena masih dalam bahasan dan nunggu aturannya seperti apa," ujarnya.

Dikatakannya, kesepakatan anggaran Pilkada sebelumnya telah dilaksanakan sharing antara KPU Provinsi dengan KPU Kabupaten Kota di Lampung.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Lampung
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved