Berita Terkini Nasional

ICW Temukan 12 Mantan Napi Korupsi Jadi Bacaleg 2024, Ada Mantan Koruptor Dana Pilkada

ICW menemukan 12 nama mantan koruptor dari berbagai kasus korupsi yang kini terdaftar jadi bacaleg untuk Pemilu 2024.

Editor: Tri Yulianto
Tribunlampung.co.id
ICW menemukan 12 nama mantan koruptor dari berbagai kasus korupsi yang kini terdaftar jadi bacaleg untuk Pemilu 2024. 

Tribunlampung.co.id - Indonesia Corruption Watch ( ICW ) menemukan 12 nama mantan koruptor di dalam daftar calon sementara (DCS) Pemilu 2024. 

Temuan dari ICW untuk bakal calon legislatif tersebut ada di tingkat DPR RI maupun DPD RI yang telah dipublikasikan oleh Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) RI.

Menurut peneliti ICW Kurnia Ramadhana, sayangnya KPU terkesan menutupi sebab tak langsung mengumumkan status hukum para bakal calon legislatif khususnya untuk mantan napi korupsi.

"Ketiadaan pengumuman status terpidana korupsi dalam DCS tentu akan menyulitkan masyarakat untuk berpartisipasi memberikan masukan dan tanggapan terhadap DCS secara maksimal," kata Kurnia dalam keterangannya, Sabtu (25/8/2023).

Terlebih, informasi mengenai daftar riwayat hidup para bakal calon anggota legislatif (caleg) ini juga tidak disampaikan melalui laman KPU.

Jika pada akhirnya mantan terpidana korupsi tersebut lolos dan ditetapkan dalam daftar calon tetap (DCT) atau resmi menjadi caleg, tentu probabilitas masyarakat memilih calon yang bersih dan berintegritas akan semakin kecil.

"Padahal hasil survei jajak pendapat yang dipublikasikan oleh Litbang Kompas menunjukan bahwa sebanyak 90.9 persen responden tidak setuju mantan napi korupsi maju sebagai caleg dalam Pemilu," tuturnya.

Berbeda dengan Pemilu 2019. Saat itu, lanjut Kurnia, KPU RI sangat progresif karena mengumumkan daftar nama caleg yang berstatus sebagai mantan terpidana korupsi.

Artinya langkah KPU RI saat ini jelas sebuah langkah mundur, tidak memiliki komitmen antikorupsi dan semakin menunjukkan tidak adanya itikad baik untuk menegakkan prinsip pelaksanaan pemilu yang terbuka dan akuntabel sebagaimana disinggung dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Ketidakberanian KPU RI ini semakin menambah rentetan kontroversi sejak awal penyelenggaraan tahapan pemilu. Atas sejumlah persoalan ini Indonesia Corruption Watch mendesak agar KPU RI segera mengumumkan nama bacaleg, baik tingkat DPRD kota/kabupaten/provinsi, DPR RI, dan DPD RI yang berstatus sebagai mantan koruptor," tandas Kurnia.

Adapun berikut 12 nama mantan koruptor itu:

Pencalonan DPR RI:
1. Abdillah dari Partai NasDem, dapil Sumatera Utara I, nomor urut 5 dengan kasus korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran dan penyelewengan dana APBD.

2. Abdullah Puteh dari Partai NasDem, dapil Aceh II, nomor urut 1 dengan kasus korupsi pembelian 2 unit helikopter saat menjadi Gubernur Aceh.

3. Susno Duadji dari PKB, dapil Sumatera Selatan II, nomor urut 2 dengan kasus korupsi pengamanan Pilkada Jawa Barat 2009 dan korupsi penanganan PT Salmah Arowana Lestari.

4. Nurdin Halid dari Partai Golkar, dapil Sulawesi Selatan II, nomor urut 2 dengan kasus korupsi distribusi minyak goreng Bulog.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Lampung
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved