Oknum PNS Metro Selingkuh 9 Tahun Dibebastugaskan dari Jabatan

Tribunlampung.co.id, Metro - BKPSDM Metro Lampung memastikan oknum PNS yang diduga selingkuh selama 9 tahun diberikan sanksi dibebastugaskan dari jabatan fungsional.

Kepala BKPSDM Metro Welly Adiwantra mengatakan, pihaknya menjatuhkan sanksi berdasarkan surat rekomendasi dari Inspektorat.

Baca juga: Selingkuh 9 Tahun, Wali Kota Metro Beri Sanksi PNS RSUD Ahmad Yani

Baca juga: Lahan Kosong di Metro Lampung Kebakaran, 2 Unit Damkar Turun Tangan

"Mengenai proses masalah penjatuhan hukuman atau sanksi bagi PNS yang bersangkutan, berdasarkan surat rekomendasi dari inspektorat," 

"Yaitu pembebasan dari jabatan fungsionalnya, dan sudah dilakukan terhitung terbitnya surat dari inspektorat," ujarnya  saat dihubungi Tribunlampung.co.id, Selasa (3/10/2023).

Akan tetapi, lanjut Welly, untuk izin proses perceraian yang diajukan PNS berinisial N tersebut ditolak oleh pihak Inspektorat.

"Dan untuk mengenai izin proses cerainya tidak di acc atau disetujui oleh Inspektorat," tukasnya.

Sebelumnya, Wali Kota Metro, Lampung, Wahdi menyebut pihaknya telah memberikan sanksi kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) Metro yang terlibat perselingkuhan selama 9 tahun.

"Sudah diurus, sudah diurus inspektorat," kata dia saat dikonfirmasi Tribunlampung.co.id.

Sanksi yang diberikan, lanjut Wahdi, telah sesuai dengan PP Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

"Ada nanti kelanjutannya, karena nanti harus diliat dulu," ucapnya 

"Untuk sanksinya sudah," pungkasnya.

Diketahui, Salah satu PNS yang terlibat perselingkuhan, NH (48), di Metro, Lampung terancam diberikan sanksi disiplin berat oleh Inspektorat.

Kepala Inspektorat Metro melalui Inspektur Pembantu (Irban) Pencegahan dan Investigasi Inspektorat Kota Metro, Pujo Asmanto menjelaskan kronologi yang terjadi sejak laporan itu masuk pada akhir tahun 2022 lalu.

"Pada tahun itu (2022), S (47), mengadukan ke Inspektorat Kota Metro terkait dengan suaminya (NH) yang diduga melakukan hubungan dengan wanita lain," kata dia saat dikonfirmasi Tribunlampung.co.id.

Kemudian, pihaknya langsung melakukan pemeriksaan intensif terhadap NH yang diketahui bertugas di RSUD A Yani Kota Metro.

Setelah itu, lanjut dia, pada awal tahun 2023, hasil pemeriksaan terhadap NH telah selesai dilakukan.

Lalu, Inspektorat menyerahkan hasil pemeriksaan itu kepada Wali Kota Metro, Lampung, Wahdi untuk dijadikan bahan pertimbangan.

"Dari hasil pemeriksaan kami terhadap beberapa pihak terkait, yang bersangkutan mengakui jika ia melakukan hubungan yang tidak sah dengan wanita lain," jelasnya.

Ia mengungkapkan, berdasarkan Peraturan Pernikahan dan Perceraian bagi PNS, seorang PNS yang melakukan hubungan tidak sah dengan wanita lain, maka harus dijatuhkan hukuman disiplin berat.

"Jadi Inspektorat memberikan rekomendasi untuk dihukum disiplin berat. Disiplin berat tersebut, ada tiga jenis dalam PP Nomor 94 Tahun 2021," 

"Jenis-jenisnya ialah pertama berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan. Kedua, pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan. Ketiga, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS," tegasnya.

Pujo menyebut, Inspektorat hanya melakukan pemeriksaan berdasarkan laporan yang ada.

Kemudian, untuk proses penertiban SK dan pengaturan hukuman ada pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM). (Tribunlampung.co.id/Muhammad Humam Ghiffary)