27 Keluarga Tak Mampu di Pesisir Barat Lampung Dihapus dari Penerima PKH Tanpa Alasan

Maisaroh sendiri tinggal sebatang kara di rumah miliknya, untuk mencukupi sehari-hari ia bergantung dari kiriman anaknya yang merantau.

Ia berharap agar bantuan sosial PKH termasuk BPJS dapat dikembalikan agar bisa meringankan beban sehari-hari.

"Harapan saya agar bisa dikembalikan apalagi kartu buat berobat itu karena saya sangat butuh," ucapnya dengan mata berkaca-kaca.

Dikatakannya, ia bersama warga lainnya pada Selasa (14/11/2023) sempat mendatangi kantor Peratin untuk meminta keterangan kenapa tidak lagi mendapatkan bantuan sosial.

Pemerintah Pekon waktu itu sempat mengadakan rapat dengan warga namun tidak menemukan solusi.

Rapat musyawarah itupun diwarnai ketegangan karena musyawarah desa yang dilakukan oleh Perangkat Desa untuk mengganti penerima PKH ternyata tidak dihadiri oleh Pendamping PKH dan Lembaga Himpunan Pekon (LHP).

Bahkan surat pernyataan untuk menghapus penerima PKH dari DTKS di Dinas Sosial itu disinyalir di palsukan oleh Pemerintah setempat.

Sementara itu, Peratin Pekon Way Napal Chairul Anwar mengatakan permasalahan PKH pergantian tersebut sudah dikonsultasikan dengan pendamping PKH.

"Saya konsultasi dengan pendamping PKH bisakah penerima diganti, katanya bisa makanya saya ganti," imbuhnya.

"Untuk permasalahan dugaan pemalsuan tanda tangan saya serahkan ke sekretaris yang menjelaskan," singkatnya.

Tribunlampung.co.id kemudian mencoba mendatangi Kantor Peratin Pekon Way Napal untuk mengkonfirmasi permasalahan pemalsuan tandatangan itu ke Sekretaris desa.

Namun saat hendak ditemui Sekretaris Desa Pekon Way Napal tidak ada di kantor Balai desa tersebut.

"Tadi Peratin sama Sekdes lagi ke Kecamatan ada acara," ucap salah satu staf yang ada.

( Tribunlampung.co.id / Saidal Arif )