Organda Lampung Tak Awasi Lagi Tarif Angkutan Lebaran

Sebelumnya, Kepala Kantor KPPU Wilayah II Lampung Wahyu Bekti Anggoro mengatakan, penetapan tarif oleh Organda Lampung pada angkutan Lebaran bisa melanggar ketentuan Pasal 5 (penetapan harga) dan Pasal 11 (kartel) pada UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

"Selain bertentangan dengan UU No 5 Tahun 1999, keputusan penetapan tarif oleh Organda Lampung juga tidak sejalan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek, yang mengatur bahwa besaran tarif non ekonomi ditetapkan oleh operator dan persaingan pasar," kata Wahyu. 

Atas pertimbangan itu, KPPU meminta Organda Lampung segera mencabut penetapan tarif baru itu.

(TRIBUNLAMPUNG.CO.ID/Bayu Saputra)