MPP Mesuji Lampung Sediakan Sidang Isbat Nikah Terpadu

Ketua PA Mesuji mengatakan sidang isbat nikah terpadu merupakan pelaksanaan peraturan Mahkamah Agung (MA) tentang pelayanan sidang isbat nikah terpadu bagi PA untuk memberikan kepastian hukum dalam hal penerbitan pengesahan nikah.

Kemudian penerbitan buku nikah, dan juga dokumen kependudukan yang diterbitkan oleh Disdukcapil.

Dengan begitu, hadirnya sidang isbat terpadu sangat membantu problem ekonomi masyarakat di wilayah Kabupaten Mesuji.

"Karena kita ketahui banyak masyarakat di Mesuji yang belum memiliki dokumen perkawinan yang sah dan itu berdasarkan data yang kita cari dari Capil dan Pemda setempat," jelasnya.

Apalagi, kata dia berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 dan perubahannya UU Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 tentang Perkawinan menyatakan jika perkawinan wajib dicatatkan.

Sehingga ketika warga negara tidak mencatatkan perkawinannya, akan berakibat kepada tidak diakuinya akibat hukum dari setiap warga negara yang itu akan merugikan keperdataan dari masyarakat.

Maka dari itu, ungkapnya Mahkamah Agung (MA) mendorong Satker dibawahnya untuk membantu mengatasi problem sosial masyarakat tersebut.

"Salah satu solusi menyelesaikan problem tersebut adalah dengan menjalani proses sidang isbat nikah terpadu dan salah satu inovasi yang dibuat dari kami adalah mengintegrasikan sidang isbat nikah terpadu dengan inovasi PA Mesuji Menyambangi," paparnya.

Dengan inovasi PA Mesuji Menyambangi, PA Mesuji bisa lebih pro aktif mendekatkan diri kepada masyarakat.

"Dengan adanya PA Menyambangi ini kita membuat kantor cabang untuk mendekatkan layanan masyarakat berupa layanan pos bantuan hukum di beberapa wilayah," ungkapnya.

"Jadi tidak perlu ke Kantor PA Mesuji yang ada di Sidomulyo. Cukup ke Pos PA Mesuji menyambangi yang ada di MPP Mesuji, Simpang Pematang dan Desa Eka Mulya," sambungnya.

Ia pun menilai hadirnya program tersebut semakin menunjukkan PA Mesuji sangat dekat dengan masyarakat dan sangat mengerti problem yang ada di masyarakat.

"Semoga adanya program ini bisa meningkatkan dan memberikan kepastian hukum yang lebih besar kepada masyarakat. Supaya masyarakat yang terkendala dari dokumen keabsahan perkawinan nya itu teratasi dengan baik," pungkasnya.

(Tribunlampung.co.id /M Rangga Yusuf)