PDIP Lampung Kecam Pembatalan Pencalonan Wahdi-Qomaru, Bakal Laporkan KPU Metro ke DKPP

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - DPD PDI Perjuangan Lampung mengecam pembatalan pencalonan pasangan Wahdi-Qomaru Zaman sebagai kandidat peserta Pilkada Kota Metro 2024.

Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Lampung, Watoni Noerdin mengatakan, pengumuman pembatalan pencalonan Wahdi-Qomaru oleh KPU Kota Metro berpotensi melanggar peraturan perundang-undangan. 

Watoni pun menyebut jika pihaknya bakal menindaklanjuti pembatalan pencalonan ini dengan melaporkan KPU Kota Metro kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). 

"Enggak ada itu, Pertama, harus melalui surat keputusan, jadi hukum tata negara ini jangan dimainkan," ujar Watoni saat dikonfirmasi, Rabu (20/11/2024). 

"Ini adalah sebuah produk hukum yang berpotensi ke proses tata negara, jadi kalau surat itu sudah pasti, dia akan mewakili produk TUN (tata usaha negara," jelasnya. 

Selain itu, Watoni mengatakan, pembatalan pencalonan Wahdi-Qomaru juga berpotensi menimbulkan kegaduhan di masyarakat. 

Pasalnya, proses pemungutan suara Pilkada Serentak 2024 tinggal hitungan hari.

Menurut Watoni, jika dicermati terkait putusan Pengadilan Negeri (PN) Kota Metro terkait pelanggaran pidana yang dilakukan Qomaru Zaman, tidak ada potensi untuk mendiskualifikasi pasangan Wahdi-Qomaru. 

"Kalau dari sisi hukum ketatanegaraannya, ini bukan menjadi produk hukum ketatausahaan negara, karena tidak memakai kop resmi," kata dia.

"Kemudian tidak ada penanggung jawab. Itu (surat) bukan resmi lho, Bawaslu aja menyatakan tidak ada indikasi didiskualifikasi," ucapnya.

Watoni menegaskan, PDIP sebagai salah satu partai pengusung Wahdi-Qomaru menolak keras pembatalan pencalonan pasangan ini oleh KPU Metro.

"Jelas, kita menolak secara hukum, kalaupun itu merupakan produk hukum kita akan tuntut. Tapi ini (surat) belum menjadi syarat produk hukum," tegasnya. 

Pasalnya, Watoni melihat terdapat indikasi keputusan ini merupakan permainan untuk kepentingan segelintir orang

"Iya ini bikin gaduh, karena ada kecurigaan ini merupakan permainan-permainan dari kelompok-kelompok tertentu," lanjut dia. 

Lebih lanjut, Watoni mengatakan, jika pihaknya bersama partai koalisi di Kota Metro akan melakukan konsolidasi untuk menginvestigasi terkait pembatalan ini.