Pengakuan Mengejutkan Istri Eks Napi, Bayar Rp 400 Ribu untuk Pakai Bilik Asmara

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, Madura - Seorang istri mantan narapidana di Lapas Kelas IIA Pamekasan, Jawa Timur, membongkar dugaan praktik pungutan liar alias pungli dalam lapas.

Dugaan pungli tersebut terjadi manakala sang narapidana ingin menuntaskan hasratnya bersama istri tercinta, ketika dijenguk ke lapas, dalam bilik asmara.

Pihak lapas diduga membanderol tarif sewa untuk penggunaan bilik asmara di dalam lapas. Tak main-main, biaya yang harus dirogoh istri narapidana untuk bisa gunakan bilik asmara bersama suaminya itu mencapai Rp 400 ribu.

Pengakuan mengejutkan istri eks narapidana tersebut tertuju kepada Lapas Kelas IIA Pamekasan, Jawa Timur.

Istri mantan narapidana, berinisial ST, itu mengaku membayar sebesar Rp 400 ribu untuk menggunakan bilik asmara selama satu jam.

ST juga membongkar isi dari bilik asmara tersebut. Menurutnya, ruangan tersebut berisi kasur tipis di lantai, bantal, dan kursi panjang.

Ia mengungkap, pembayaran dilakukan setelah suaminya berkoordinasi langsung dengan seorang oknum petugas lapas.

“Harganya Rp 400 ribu. Bisa 1 jam di dalam (bilik asmara). Tapi fasilitasnya tidak layak, malu juga keluar ruangan karena banyak yang lihat,” ujar ST, Kamis (17/7/2025).

Ia mengaku diarahkan masuk ke ruangan kosong di dalam lapas, bukan bilik khusus. “Teman saya perempuan juga pernah. Disuruh bawa sarung sendiri dari rumah,” tambahnya.

Tak hanya ST, mantan narapidana berinisial ZA juga mengonfirmasi keberadaan bilik asmara di Lapas Pamekasan.

Menurutnya, tarif sewa berkisar antara Rp 300 ribu hingga Rp 500 ribu per jam.

Bahkan disebutkan ada dua lokasi yang biasa digunakan: di sekitar pintu masuk ruang besuk dan di dalam area lapas, bahkan pernah memakai ruangan milik pejabat lapas.

“Ada juga napi yang bisa keluar lapas untuk ketemu keluarganya, itu koordinasi dengan petugas juga,” ungkap ZA.

Namun, Kepala Lapas Kelas IIA Pamekasan, Syukron Hamdani, membantah keras adanya bilik asmara di instansinya.

“Kalau hal itu tidak ada di lapas kami,” tegasnya. Ia meminta laporan resmi dan bukti bila masyarakat menemukan praktik semacam itu.