Pengadilan Tipikor Tanjungkarang Siap Hadapi Sidang Praperadilan Arinal Djunaidi

“Bukan hanya untuk melimpahkan saja tapi formalitas penyidikan terkait keabsahan berdasarkan UU,” ujarnya.

Ia mencontohkan, apabila alat bukti diperoleh melalui proses yang dinilai tidak sah, maka bukti tersebut tidak dapat digunakan dalam persidangan pokok perkara.

Namun jika nantinya penetapan tersangka dinyatakan tidak sah, bukan berarti perkara otomatis gugur.

Penyidik masih dapat memperbaiki dan melengkapi kekurangan prosedural sebelum kembali menetapkan tersangka.

“Maka penyidik dan JPU harus melengkapi kembali. Kemudian kalau sudah lengkap baru boleh dimajukan kembali,” kata Dedy.

Ia juga menjelaskan penunjukan hakim dalam sidang praperadilan dilakukan secara otomatis melalui sistem berbasis aplikasi Mahkamah Agung guna memastikan pemerataan beban perkara.

“Smart hakim aplikasi berbasiskan data pusat yang mempunyai Mahkamah Agung, dengan harapan untuk pemerataan beban kerja,” tutupnya.

(Tribunlampung.co.id/Bayu Saputra)