Bukan Cuma Angka Makro, Dewan Desak Pemprov Lampung Benahi Pelayanan Publik

Ringkasan Berita:

• Pansus DPRD Lampung serahkan hasil bedah LKPJ 2025.
• DPRD soroti pendapatan daerah, aset mangkrak & tenaga kerja.
• Pertumbuhan ekonomi Lampung capai 5,28 persen.
• Gubernur Rahmat Mirzani Djausal apresiasi rekomendasi DPRD.
• Catatan dewan jadi bahan perbaikan pembangunan daerah.

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung – Dalam rapat paripurna terbaru, Pansus DPRD Lampung resmi menyerahkan hasil bedah LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025.

Lewat fungsi pengawasannya, dewan mengeluarkan sejumlah rekomendasi penting buat pemprov, mulai dari urusan menggenjot pendapatan daerah, optimalisasi aset yang mangkrak, sampai urusan krusial seperti peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal.

Catatan dan rekomendasi ini didapat setelah para anggota legislatif maraton menggelar rapat pendalaman dokumen.

Mereka juga sempat memanggil Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk rapat dengar pendapat, sekaligus menyisir kembali dokumen perencanaan seperti RPJMD dan RKPD demi melihat kesesuaian di lapangan.

Hasilnya, Pansus sebenarnya mengapresiasi capaian pembangunan yang sudah diraih Pemerintah Provinsi Lampung sepanjang tahun anggaran 2025.

Baca juga: Pemprov Lampung Catat Pertumbuhan Ekonomi 5,28 Persen, DPRD Beri Sejumlah Catatan

Hanya saja, apresiasi itu tetap datang bersama tumpukan catatan kritis atas berbagai persoalan yang dinilai masih jadi PR besar bagi daerah.

Kalau melihat potret kasarnya, Pansus menilai roda pemerintahan sepanjang 2025 kemarin sudah berjalan sesuai rel aturan yang ada.

Dari indikator makro, pertumbuhan ekonomi Lampung yang nangkring di angka 5,28 persen juga jadi bukti kalau aktivitas ekonomi masyarakat kita sebenarnya masih bergeliat dengan baik.

Namun, dewan buru-buru mengingatkan kalau suksesnya pembangunan itu jangan cuma dilihat dari angka-angka indah di atas kertas atau ekonomi makro saja.

Pansus menegaskan, masyarakat butuh bukti nyata di lapangan, mulai dari kualitas pelayanan publik yang tidak ribet, tata kelola pemerintahan yang bersih, sampai kebijakan yang memang langsung menjawab kebutuhan riil warga bawah.

Dalam evaluasinya, Pansus juga menyoroti perlunya peningkatan kualitas penyajian LKPJ agar lebih menggambarkan hubungan antara capaian indikator pembangunan dengan penggunaan anggaran daerah secara terukur dan komprehensif.

Selain itu, DPRD memberikan sejumlah rekomendasi terkait penguatan pendapatan daerah, optimalisasi pengelolaan aset, peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, penguatan ketahanan pangan, hingga peningkatan kompetensi tenaga kerja di Provinsi Lampung.

Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar, anggota DPRD Provinsi Lampung, serta unsur Forkopimda Provinsi Lampung.

Gubernur Mirza Apresiasi DPRD

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengapresiasi DPRD Lampung, khususnya Panitia Khusus (Pansus), atas perhatian dan pendalaman substansi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025.

Hal tersebut disampaikan Gubernur dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung terkait Pembicaraan Tingkat II Penyampaian Laporan Panitia Khusus dan Persetujuan Penetapan Konsep Keputusan DPRD tentang Rekomendasi terhadap LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Lampung, Senin (25/5/2026).