Akademisi Unila Sebut MBG Lebih Bermanfaat Jangka Panjang Dibanding BLT

Ringkasan Berita:

• Akademisi FH Unila, Budi Rizky Husin, menyebut progam MBG lebih bermanfaat jangka panjang dibanding Bantuan Langsung Tunai. 
• Hal ini dikatakan Budi dalam menyikapi tuntutan demo mahasiswa Lampung di kantor DPRD Lampung, Senin (15/6/2026).
• Menurut Budi, MBG merupakan program pemerintah yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung (FH Unila), Budi Rizky Husin, menyebut progam Makan Bergizi Gratis (MBG) lebih bermanfaat jangka panjang dibanding Bantuan Langsung Tunai (BLT). 

Baca Juga: Mahasiswa Lampung Tuntut Pemerintah Hapuskan MBG dan Koperasi Merah Putih

Hal ini dikatakan Budi dalam menyikapi tuntutan demo mahasiswa Lampung di kantor DPRD Lampung, Senin (15/6/2026).

Dari enam tuntutan yang disuarakan, salah satunya adalah meminta pemerintah untuk menghentikan program MBG. 

Menurut Budi, MBG merupakan program pemerintah yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat, tidak hanya bagi penerima manfaat, tetapi juga melibatkan relawan, pelaku usaha lokal, hingga petani.

“Program ini memiliki dampak nyata karena langsung dirasakan masyarakat, baik dari sisi penerima manfaat maupun ekosistem pendukungnya,” ujarnya.

Ia menegaskan, berbagai persoalan dalam pelaksanaan MBG seharusnya tidak dijadikan alasan untuk menghentikan program, melainkan harus diselesaikan melalui penertiban, pengawasan, serta pemberantasan oknum yang menyalahgunakan kewenangan.

Budi juga menilai MBG lebih memberikan manfaat jangka panjang dibandingkan bantuan tunai seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), yang menurutnya cenderung hanya memenuhi kebutuhan sesaat dan memiliki keterbatasan dalam dampak berkelanjutan.

“MBG lebih konkret karena menyasar kebutuhan dasar berupa makanan bergizi, sehingga berdampak pada peningkatan kesehatan dan kualitas sumber daya manusia,” ujarnya.

Ia menambahkan, jika program tersebut dihentikan, pemerintah perlu menjelaskan kepada publik mengenai alokasi anggaran dan dampak pengganti yang akan diterima masyarakat.

Selain itu, Budi menekankan bahwa MBG harus dijalankan dengan prinsip kepedulian sosial dan tidak boleh dijadikan sebagai kegiatan bisnis.

“Program ini bukan untuk mencari keuntungan, tetapi untuk kepentingan rakyat. Karena itu, harus tepat sasaran dan dijalankan dengan integritas,” tegasnya.

Ia menutup dengan menegaskan bahwa penguatan sistem pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas menjadi kunci agar pelaksanaan MBG berjalan efektif dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

(Tribunlampung.co.id/Bayu Saputra)