Rencana Menkeu Purbaya Lakukan Redenominasi Akan Sulitkan Korupsi, Analisa Pengamat

Ringkasan Berita:

•  Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa resmi memasukkan rencana redenominasi rupiah (Rp1.000 jadi Rp1) ke agenda strategis pemerintah, ditarget rampung 2027.
• Pengamat ekonomi Benny Batara menilai redenominasi akan meminimalkan korupsi karena transaksi jadi lebih transparan dan terekam digital.
• Redenominasi dinilai tak menimbulkan inflasi di era pembayaran digital, serta memaksa transaksi besar masuk sistem keuangan negara.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, Jakarta - Rencana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan penyederhanaan nilai mata uang atau redenominasi rupiah, disebut akan menyulitkan orang untuk melakukan korupsi.

Pengamat ekonomi Benny Batara menyambut baik rencana Purbaya mengubah Rp 1.000 menjadi Rp 1 atau redenominasi rupiah, karena ke depan akan sangat efektif mencegah korupsi.

Redenominasi adalah penyederhanaan nilai mata uang dengan mengurangi jumlah nol tanpa mengubah nilai riil uang tersebut. Contohnya, jika Rp1.000 menjadi Rp1 setelah redenominasi, maka harga barang Rp10.000 akan menjadi Rp10, tetapi daya beli tetap sama. Tujuannya untuk mempermudah transaksi, pembukuan, dan meningkatkan citra mata uang nasional.

Dikutip Tribunlampung.co.id dari Wartakotalive.com, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa resmi memasukkan kebijakan penyederhanaan nilai mata uang atau redenominasi rupiah ke dalam agenda strategis pemerintah.

Rencana redenomisasi rupiah dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Harga Rupiah (RUU Redenominasi) yang ditargetkan rampung pada 2027.

Benny menyebut, semua transaksi yang tadinya tidak masuk dalam sistem keuangan negara akan menjadi masuk, sehingga pendapatan negara bertambah melalui pajak.

Benny mengatakan rencana redenominasi rupiah beberapa tahun lalu sempat muncul lalu menghilang. Waktu itu, kata Benny memang momennya tidak pas, karena takut inflasi.

Karena, menurutnya bisa jadi misalkan harga barang Rp 37.000 maka akan dibulatkan menjadi Rp 40 jika redenomisasi, yang artinya harga naik.

"Pembulatan kalau zaman dulu ya mungkin begitu,tapi zaman sekarang banyak orang bayar pakai QRIS," kata Benny dalam tayangan di Channel YouTube, SINDOnews, Sabtu (8/11/2025).

"Bisa enggak bikin Rp 37.500 setelah redenominasi? Bisa Rp 37,5, cekling selesai. Oke, enggak perlu bawa pecahan lagi 50. Kalau zaman dulu memang orang bakal pembulatan ke atas. Rp 37.5000 dibikin Rp 38 biar gampang, sekarang enggak perlu," kata Benny.

Ia mencontohkan membeli burger di Amerika pasti harganya tidak bulat.

"Misal jadi 4,17 sen (dolar amerika). Ada masalah enggak? Gak ada masalah. Kita pun bisa bikin yang sama. Harga barang misalkan tadi Rp 37.500 jadi Rp 37,5, bayar selesai. Jadi itu ada yang bilang bakal terjadi inflasi atau enggak? Menurut saya enggak," kata Benny.

Malahan kata Benny keuntungannya setiap orang akan menjadi makin susah korupsi.

"Sudah jelas makin susah korupsi. Orang mulai bertanya-tanya, "Lu bawa duit cash ke mana?"," paparnya.

Baca juga: Menkeu Purbaya Ancam Tangkap Pedagang Thrifting yang Tolak Pembatasan Impor

Takut Dibayar Cash

Benny lalu menceritakan pengalamannya sewaktu kuliah di Belanda.