TOPIK
Pilpres 2024
-
Cawapres Gibran Rakabuming Raka berharap momentum Idul Fitri 2024 bisa bertemu dengan semua calon presiden dan wakil presiden yang ikut Pilpres 2024.
-
PDIP mencalonkan Puan Maharani untuk kembali menduduki jabatan sebagai Ketua DPR RI periode 2024-2029 karena sebagai partai pemenang Pemilu 2024.
-
Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin memprediksi hak angket soal kecurangan pilpres tidak terwujud dilihat dari waktu dan PDIP.
-
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto ungkap alasan pencairan bansos dirapel karena untuk efisiensi dan tekan biaya transfer di Pos dan bank.
-
Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto harap pertemuan Prabowo dan Megawati setelah keluarnya putusan dari MK dan PTUN.
-
Pengamat politik Bawono Kumoro minta peserta pilpres terima putusan Mahkamah Konstitusi dan tidak perlu pengerahan massa.
-
Ketua DPP PDIP Puan Maharani enggan merespons saat disinggung rencana partainya menggulirkan hak angket di DPR RI.
-
Mahkamah Konstitusi (MK) selesai mendengarkan keterangan semua pihak di sidang sengketa Pilpres 2024 dan kini rapat internal untuk pembuktian sidang.
-
Menkeu Sri Mulyani mengaku dana bansos selama 5 tahun Rp 801 miliar dan tiap tahunnya bervariatif.
-
Muhadjir Effendy, Menko PMK sebut Jokowi kunker dan bagi bansos karena lokasi itu banyak proyek.
-
Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini jelaskan bansos diberikan setiap tahun di awal dan bentunya uang yang ditransfer.
-
Pengamat menyebut kesaksian empat menteri soal bansos sulit membatalkan kemenangan Prabowo-Gibran.
-
Partai Gerindra menilai gugatan PDIP terhadap KPU RI ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta aneh dan tidak ada partai lain yang lakukan serupa
-
Cawapres Gibran Rakabuming Raka tidak masalahkan PDIP ajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap KPU RI atas pencalonannya.
-
Mahkamah Konstitusi (MK) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI serahkan semua hasil rekapitulasi untuk tahu masalah Sirekap.
-
Kubu Prabowo-Gibran sebut pemanggilan 4 menteri oleh MK sebagai berkah karena membantu beri keterangan jelas soal bansos.
-
Timnas AMIN, Hamdan Zoelva mengapresiasi keputusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengundang 4 menteri sebagai saksi sengketa Pilpres 2024.
-
Mahkamah Konstitusi (MK) memanggil empat menteri Muhadjir Effendy, Airlangga Hartarto, Sri Mulyani Indrawati, dan Tri Rismaharini serta DKPP
-
KPU RI mempertanyakan kenapa paslon 01 dan 03 protes terhadap peserta 02 saat pilpres selesai bukan sejak awal.
-
Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) belum menentukan keputusan untuk memanggil para menteri jadi saksi perselisiham hasil pemilihan umum (PHPU).
-
Gibran minta maaf setelah PDIP menyebut khilaf mengusungnya jadi Wali Kota Solo, Hasto disebut paling oke.
-
Todung Mulya Lubis menyayangkan waktu bagi seorang saksi hanya 15 menit dan 20 menit untuk saksi ahli di sidang Mahkamah Konstitusi.
-
Todung Mulya Lubis sebagai Ketua Tim Hukum Ganjar Pranowo-Mahfud MD yakin hakim Mahkamah Konstitusi (MK) tahu adanya intervensi kekuasaan di Pilpres
-
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto yang menyebut khilaf mengusung Gibran Rakabuming Raka jadi Wali Kota Solo.
-
Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indo Barometer, M. Qodari sebut harusnya gugatan paslon 01 dan 03 dilakukan sejak awal di PTUN.
-
Prabowo Subianto menyebut era kepemimpinannya terbuka merangkul semuanya dan bisa saling regur dan bersama mendukung.
-
Politikus PDI Perjuangan Chico Hakim tetap yakin bakal ada hak angket usut kecurangan Pilpres 2024.
-
Puan Maharani mengaku tak memberikan instruksi Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) di DPR RI untuk ajukan hak angket.
-
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja jelaskan Jokowi bagi bansos di Banten bukan pelanggaran pemilu.
-
Polda Metro Jaya menghentikan perkara Aiman Witjaksono, tudingan aparat tidak netral di Pemilu 2024 yang sebelumnya sudah penyidikan.
© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
