Polemik Lurah dengan Wakil Wali Kota Bandar Lampung, Ini Kata Pengamat Kebijakan Publik Unila

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDARLAMPUNG - Polemik yang terjadi antara Lurah di Bandar Lampung dengan Wakil Wali Kota Bandar Lampung Yusuf Kohar mendapat tanggapan dari akademisi Universitas Lampung (Unila).

Menurut pengamat kebijakan publik Unila Dedy Hermawan, baik para Lurah maupun Yusuf Kohar, harus duduk bersama untuk mencari solusi mengenai data PKH tersebut.

Dedy Hermawan menilai, permasalahan data PKH tak hanya terjadi di Lampung tetapi secara nasional.

Menurutnya alangkah lebih baik sekalipun menerima kritikan dari masyarakat soal ada data PKH yang dinilai kurang tepat sasaran, bisa dibicarakan secara bersama-sama di tingkat eksekutif.

"Terlebih sama-sama lembaga eksekutif, sebaiknya duduk bersama mencari jalan keluarnya. Mestinya pak wakil wali kota agak menahan diri karena beliau bagian dari pemerintahan pusat dan yang ada di daerah," kata Dedy Hermawan saat dikonfirmasi Tribunlampung.co.id melalui sambungan telepon, Rabu (22/1/2020) sore.

• BREAKING NEWS Ratusan Lurah Datangi Kantor Pemkot Bandar Lampung, Gara-gara Wakil Wali Kota?

• Ratusan Lurah Datangi Kantor Pemkot karena Tak Terima Disebut Wakil Wali Kota Kerja Tak Benar

• Pedagang Minta Perwakilan PT Way Halim Datang ke Lokasi Penggusuran untuk Mediasi

• Pendaftaran Balon Independen Sudah Dibuka Sejak Desember 2019, Ini yang Daftar di Lamsel

Dedy Hermawan melanjutkan, seharusnya, yang banyak protes mengenai carut marut data PKH adalah masyarakat, bukan antarlembaga pemerintah.

"Kalau pemerintah memprotes pemerintah itu kan sama saja mempermalukan dirinya sendiri," ucap Dedy Hermawan.

Unsur-unsur pemerintah itu, papar Dedy Hermawan, lebih baik mengoreksi secara internal dan membangun komunikasi dengan pemerintah pusat untuk membereskan data.

"Jangan mengkomplain pekerjaannya sendiri. Biarkan masyarakat yang menilai, kalau ada informasi kekacauan data PKH, kekacauan penerimaan PKH, itu harus menjadi input untuk diperbaiki," kata Dedy Hermawan.

Menurut Dedy Hermawan, terkait data PKH tersebut leading sector-nya adalah pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial.

"Semua kekacauan yang ada di daerah-daerah itu sebenarnya karena lemahnya manajemen dari pusat," kata Dedy Hermawan.

Dalam implementasinya, lanjut Dedy Hermawan, Kemensos bekerja sama dengan berbagai instansi, termasuk soal data dan penyalurannya juga banyak pihak yang terlibat.

"Dari data saja banyak pihak yang terlibat. Kemudian pengawalan program melibatkan pemerintah daerah, juga masyarakat penerimanya. Belum lagi organ-organ PKH yang turut mengawal di daerah," tandas Dedy Hermawan.

Yusuf Kohar Bungkam