Kisah Kehidupan Honorer di Lampung, Mulai dari Gaji Tak Cukup hingga Memilih Nyambi Berjualan Kue

Menurutnya, setelah mengabdi selama 15 tahun, tenaga honorer justru akan dihapuskan bukan diangkat jadi PNS.

"Sekarang usia tidak muda lagi, sudah 40 tahun. Mau bertani, tidak punya lahan. Ada kebun kopi, itu milik mertua. Jika berhenti kerja jadi honorer, mau ke mana. Meski gaji kami tidak banyak," tuturnya.

Baca juga: Honorer Bekerja Sampingan demi Bertahan Hidup, Ada yang Berjualan Kue hingga Berkebun

Jual Kue Kering

Kondisi serupa dialami pegawai honorer asal Mesuji, Agnes. Ia telah menjadi honorer selama 11 tahun atau sejak 2010.

Ia mengaku, jika hanya mengandalkan gaji sebagai honorer maka tidak cukup untuk biaya hidup. Agnes sendiri mengaku menerima gaji sebesar Rp 1.250.000 per bulan.

"Dengan gaji segitu kalau dibilang cukup, ya enggak. Apalagi rumah saya di Tulangbawang, sementara kerja di Mesuji. Ongkos bolak balik dan biaya kos sudah berapa," kata dia.

Karena itu, Agnes memutuskan untuk berjualan makanan. Ide itu muncul 5 tahun lalu setelah melihat adanya peluang usaha.

Awalnya ia berjualan kue kering dengan sistem preorder kemudian berkembang menjual makanan kemasan dari olahan ikan seraya membuka outlet minuman boba dan burger.

Bahkan dari bisnisnya ini, ia pernah diminta mengisi pelatihan yang diselenggarakan oleh Disnakertrans Mesuji.

"Itu di tahun 2019 saya pernah dapat job sebagai narasumber dan hasilnya lumayan. Namun karena situasi covid-19 mulai muncul, pelatihan itu sudah tak ada lagi," ucapnya.

Agnes juga mengaku pernah berjualan keliling di lingkungan Pemkab Mesuji.

Saat itu ia jualan bubur kacang ijo hingga cavavis atau makanan olahan dari singkong. Makanan yang ia buat ini bahkan pernah diikutkan dalam lomba inovasi hingga mendapatkan juara satu.

Baca juga: Honorer Jualan Kue hingga Berkebun, Terpaksa Kerja Sampingan untuk Bertahan Hidup

Jual Frozen Food

Hal senada diceritakan Jo, bukan nama sebenarnya, pegawai honorer di Pemprov Lampung. Ia bercerita, sudah 15 tahun mengabdi sebagai tenaga honorer dari tahun 2008 hingga saat ini.

Ia mengaku sangat kecewa dengan rencana pemerintah menghapuskan tenaga honorer. Sementara rencana rekrutmen PPPK di Lampung juga belum jelas.