Berita lampung

Pemprov Lampung Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah yang Dipimpin Mendagri Tito Karnavian

Rapat Koordinasi ini dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan diikuti para Kepala Daerah seluruh Indonesia.

Istimewa
Pemprov Lampung diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kusnardi, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara daring, di Ruang Command Center Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Senin (09/01/2023). 

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung- Pemprov Lampung diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kusnardi, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara daring, di Ruang Command Center Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Senin (09/01/2023).

Rapat Koordinasi ini dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan diikuti para Kepala Daerah seluruh Indonesia.

Rapat Koordinasi ini juga dihadiri Kepala BPS, Deputi I Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional, Plt. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian.

Di dalam rapat koordinasi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan arahan Presiden Joko Widodo agar Rapat Koordinasi ini diselenggarakan secara rutin dan diikuti oleh seluruh Kepala Daerah beserta Forkopimda.

Tito juga menekankan agar tiap Kepala Daerah memiliki pemahaman terkait inflasi juga stabilitas harga karena angka inflasi nasional ditentukan oleh kerja Pemerintah Pusat dan seluruh daerah.

"Stabilitas harga pangan menjadi isu utama bagi mayoritas masyarakat kita," kata Mendagri.

Baca juga: Pemprov Lampung Jadikan Tepian Jalan HM Ryacudu Kawasan Pedestrian Begini Kondisinya

Baca juga: Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2022 Bergerak ke Arah Positif, Sekprov: Lebih Baik dari Nasional

Mendagri juga meminta agar seluruh Kepala Daerah membentuk Posko Pengendalian Inflasi Daerah dengan memanfaatkan mengoptimalkan peran Satgas Pangan Daerah dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah.

"Tolong dibuatkan poskonya, ditunjuk orang-orangnya dan kemudian dibuatkan programnya untuk dibiayai sehingga terbentuk sistem. Dengan adanya tim itu, Kepala Daerah akan menerima masukan dan membuat keputusan. Jadi, sistem yang dibuat," kata Mendagri. (*)

(Tribunlampung.co.id/rls)

Sumber: Tribun Lampung
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved