Alokasi Pupuk Subsidi di Lampung Utara Tahun 2023 Sebanyak 37.145 Ton

Ia menuturkan, semua itu karena singkong tak termasuk dari sembilan subsektor perkebunan atau hortikultura yang diperbolehkan menggunakan pupuk bersubsidi. Ke-9 subsektor perkebunan atan holtikultura itu diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian. Aturan ini diterbitkan pada bulan Juli 2022 lalu.

“Ke-9 subsektor holtikutura atau perkebunan itu adalah padi, jagung, kedelai, ca‎bai, bawang merah, bawang putih, tebu rakyat, kakao, dan kopi,” terangnya.

Selain mengatur tentang jenis komoditas apa saja yang diperbolehkan untuk menggunakan‎ pupuk bersubsidi, aturan terbaru itu juga menjelaskan bahwa hanya ada dua jenis pupuk yang disubsidi oleh pemerintah. Yaitu Urea dan NPK.

“Sebelumnya terdapat enam jenis pupuk bersubsidi, tapi sekarang hanya pupuk NPK dan Urea saja,” kata dia.

Tomy mengakui bahwa kebijakan ini cukup mempersulit para petani singkong yang ada di wilayahnya, apalagi hampir enam puluh persen para petani mengandalkan hidup mereka dari komoditas singkong. Meski begitu, pihaknya tak akan berpangku tangan melihat kenyataan tersebut.

Mereka akan terus mendorong para petani singkong untuk beralih ke pupuk organik secara perlahan – lahan. Sebagai permulaan, mereka telah mempersiapkan delapan kelompok tani untuk mengolah pupuk organik ‎menggunakan peralatan bantuan dari anggota DPR RI.

“Dengan kebijakan baru itu maka mau tak mau para petani singkong kita harus beralih ke pupuk organik. Kami akan terus mendorong agar rekan – rekan petani agar mau beralih ke sana,” jelasnya.

Dirinya menambahkan, alokasi tersebut telah dibagi sesuai dengan kebutuhan dan diharapkan dapat segera disalurkan kepada para petani, sehingga dapat dimanfaatkan untuk musim tanam selanjutnya.

"Meski jenis pupuk subsidinya berkurang tetapi untuk kuotanya kita dapat menambahan. Ini harapannya dapat segera disalurkan sehingga bisa dipakai untuk musim tanam kali ini dengan harapan bisa meningkatkan produktivitas," katanya. 

Sementara, Rachmat Hartono anggota DPRD Lampung Utara meminta kepada Pemkab Lampung Utara untuk melakukan pemantauan HET untuk pupuk serta memastikan petani tidak kesulitan dalam mencari pupuk non subsidi.

Menurutnya, hal tersebut perlu diantisipasi mengingat saat musim tanam tiba para petani selalu mengeluh Kesultanan mendapatkan pupuk serta harga jual yang menjadi mahal.

"Pemkab harus menjalin komitmen dengan para peguasaha agar ketersediaan pupuk selalu ada tentunya dengan harga yang terjangkau. Karena ini kan akan memperngaruhi peningkatan produktivitas pertanian di Lampung Utara," terangnya.

( Tribunlampung.co.id / Anung Bayuardi )