Ketua Komisi II DPRD Tanggapi Kasus Kekerasan pada Anak di Metro

Mulai dari sosialisasi maupun memberdayakan kader perlindungan anak.

"Melakukan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap anak baik di masyarakat maupun lingkungan sekolah," kata dia.

"Memberdayakan peran dan fungsi Kader PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) yang ada di seluruh kecamatan dan Kelurahan di Kota Metro," tambahnya.

Selain itu, pihaknya juga memiliki wadah bagi semua pihak yang ingin menyampaikan apabila terjadi kekerasan pada anak di lingkungan Kelurahan.

Wadah tersebut nantinya sebagai tempat untuk menangani kasus kekerasan pada anak maupun perempuan.

"Memanfaatkan Puspaga Omah Peluk yg ada di Kelurahan sebagai wadah menyampaikan permasalahan," bebernya.

"Itu terkait perlindungan dan penanganan kasus-kasus perempuan dan anak di tingkat bawah," tambahnya.

Ia menjelaskan, kekerasan pada anak tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak.

Sehingga, pihaknya mengimbau kepada masyarakat untuk lebih peka dan mengetahui bahwa kekerasan terhadap anak tersebut dapat mengakibatkan hukuman pidana bagi yang melakukan.

"Pada di Pasal 15a itu dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya lesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran," jelasnya.

"Termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum," pungkasnya.

(Tribunlampung.co.id/Muhammad Humam Ghiffary)