Saksi Meringankan Terdakwa Haris Fadila Perkara Korupsi DLH Bandar Lampung Banyak Tidak Tahu

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Pengadilan Negeri Tanjungkarang kembali menggelar sidang lanjutan perkara dugaan korupsi retribusi sampah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bandar Lampung tahun anggaran 2019-2021. Kamis (13/7/2023). 

Dalam sidang perkara dugaan korupsi retribusi sampah DLH Bandar Lampung saksi yang meringankan terdakwa Haris Fadilah kerap mengaku tak tahu saat ditanya soal teknis dan fakta. 

Pertanyaan kepada saksi yang meringankan terdakwa dugaan korupsi retribusi sampah DLH Bandar Lampung diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Diketahui, sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Lingga Setiawan kali ini menghadirkan saksi yang meringankankan untuk terdakwa Haris Fadilah.

Saksi yang dimaksud yakni Ahmad wahyudi, yang merupakan PNS bidang tata lingungan di DLH Bandar Lampung.

Sebagai informasi, perkara korpsi retribusi Sampah DLH Bandar Lampung menyeret tiga terdakwa, yakni mantan kepala DLH Bandar Lampung, Sahriwansah; Kepala Bidang Tata Lingkungan, Haris Fadilah; dan Pembantu Bendahara Penerima, Hayati.

Dalam persidangan, saksi Ahmad Wahyudi menjelaskan dirinnya bertugas sebagai PNS di bidang tata lingkungan DLH Bandar Lampung sejak oktober 2021.

Kemudian, Penasehat Hukum Haris Fadila bertanya soal tupoksi terdakwa di DLH Bandar Lampung.

"Kalau tidak salah, tahun 2019 pak Haris sudah jadi Kabid Tata Lingkungan sampai ada masalah ini pada 2022 lalu," ujar Wahyudi.

Wahyudi pun lanjut menjelaskan historis tupoksi terdakwa Haris Fadilah sebagai Kabid Tata Lingkungan di DLH Bandar Lampung.

"Untuk tupoksi Pak Haris itu mengacu ke Perwali, tahun 2019 itu aturannnya masih pakai mengacu ke Perwali no 47 tahun 2016," kata dia.

Lalu tahun selanjutnya ada perubahan Perwali tahun 2020, dan tahun 2021 juga ada perubahan," imbuhnya.

Menurut Wahyudi, kewenangan Haris Fadila terkait pengelolaan sampah berdasarkan Perwali yang ada dimulainnya pada tahun 2020 hingga tahun 2021.

"Saya ingin memberi penjelasan bahwa kewenangan Pak Haris di retribusi sampah itu ada di tahun 2020-2021," ujar Wahyudi

Namun, saat ditanya terkait teknis pengambilan karcis retribusi sampah, Wahyudi mengatakan bahwa dirinya tidak mengetahui hal tersebut