Sidang Dugaan Korupsi Bimtek Lampung Utara Dilanjutkan Pekan Depan, Jaksa Akan Hadirkan 6 Saksi

Tribunlampung.co.is, Bandar Lampung - Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Bandar Lampung akan menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi bimtek pratugas bagi kepala desa terpilih tahun anggaran 2022, Kamis (23/11/2023) pekan depan.

Majelis hakim Hendro Wicaksono meminta dalam waktu sepekan ini, baik jaksa penuntut umum maupun kuasa hukum, untuk mempersiapkan segala sesuatu yang digunakan dalam sidang berikutnya.

Adapun agenda sidang berikutnya adalah dengan agenda pembuktian.

"Sidang kita mulai kembali minggu depan, Kamis 23 November 2023," kata Hendro.

Sama seperti sidang kali ini, Hendro mengatakan sidang agenda berikutnya akan sama yakni terbuka untuk umum.

Ada enam saksi yang akan dihadirkan jaksa dalam sidang pekan depan.

"Ada enam orang (saksi), Yang Mulia," ujar jaksa.

Keenamnya merupakan sosok kredibel yang bisa memberikan keterangan dalam proses persidangan.

Kepala Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa (PMD) Lampung Utara Abdurahman hanya bisa pasrah saat eksepsinya ditolak majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang.

Begitu pula dengan Kepala Bidang Dinas PMD Lampung Utara Ismirham Adi Saputra.

Majelis hakim menolak eksepsi Abdurahman dan Ismirham dalam sidang di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Bandar Lampung, Kamis (16/11/2023).

Seusai eksepsi ditolak, persidangan kasus dugaan korupsi bimtek pratugas bagi kepala desa terpilih tahun anggaran 2022 dipastikan akan dilanjutkan.

Merespons hasil tersebut, Abdurahman dan Ismirham Adi Saputra nampak berpasrah.

Mereka mendengar putusan tersebut dengan ekspresi datar.

Sesaat sebelum meninggalkan ruang sidang, kedua terdakwa hanya bisa terdiam.

Sesekali, mereka hanya tersenyum dan menyapa kerabat yang ada di ruang sidang.

Hal itu dilakukan dengan borgol yang merekat di tangan mereka.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang menolak eksepsi atau nota keberatan yang diajukan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa (PMD) Lampung Utara Abdurahman.

Majelis hakim juga menolak eksepsi Kepala Bidang Dinas PMD Lampung Utara Ismirham Adi Saputra.

Keputusan itu dibacakan dalam sidang lanjutan dengan agenda putusan sela kasus dugaan korupsi bimtek pratugas bagi kepala desa terpilih tahun anggaran 2022, Kamis (16/11/2023).

Saat itu, kedua terdakwa melalui tim penasihat hukumnya meminta agar majelis hakim membatalkan surat dakwaan karena dinilai tak cermat dan tak lengkap.

Dengan ditolaknya eksepsi, sidang kasus dugaan korupsi tersebut dipastikan berlanjut.

Majelis hakim menilai eksepsi yang diminta secara umum membahas pokok perkara dan belum bukan merupakan pokok keberatan.

"Eksepsi tersebut membahas materi pokok perkara yang justru harus dibuktikan di persidangan," kata majelis hakim Hendro Wicaksono.

Menyoal penyebab lain eksepsi diajukan terdakwa karena diklaim prematur, hakim menilai terdapat kejelasan dalam dakwaan yang dihadirkan di meja hijau sudah cermat dan menyertakan seluruh unsur yang diperlukan.

"Menimbang hal tersebut, maka eksepsi tidak dapat diterima," kata hakim.

Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Bandar Lampung menggelar sidang dengan agenda putusan sela dalam kasus dugaan korupsi bimtek pratugas bagi kepala desa terpilih tahun anggaran 2022, Kamis (16/11/2023).

Sebagai terdakwa yakni Kepala Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa (PMD) Lampung Utara Abdurahman dan Kepala Bidang Dinas PMD Lampung Utara Ismirham Adi Saputra.

Dalam kasus tersebut, mereka diduga menerima dan memberikan gratifikasi.

Hal itu menjawab nota keberatan (eksepsi) yang mereka ajukan sebelumnya.

Eksepsi tersebut disampaikan dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Kamis (9/11/2023) lalu.

Dari pantauan Tribunlampung.co.id, sidang belum dimulai.

Namun, Abdurahman dan Ismirham Adi Saputra sudah hadir di gedung Pengadilan Negeri Tanjungkarang.

Mereka tampak mengenakan kemeja putih plus rompi tahanan dan peci.

(Tribunlampung.co.id/V Soma Ferrer)