Nelayan Kecil di Lampung Tengah Terdesak Regulasi Internasional Ekspor Rajungan

“Kami berharap ada dukungan terkait perizinan, distribusi hasil produksi, serta peningkatan kapasitas pengolahan,” ucapnya.

Sementara, Direktur Mitra Bentala Rizani Ahmad yang mendampingi Firkom Nettral audiensi dalam audiensi mengatakan bahwa besar harapan agar DPRD Lampung Tengah memberikan atensi terkait isu tersebut.

Kepada DPRD Lampung Tengah, khususnya Komisi II, Rizani menekankan pentingnya kolaborasi lintas pihak untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut.

“Provinsi Lampung bisa menghasilkan hingga Rp 500 miliar per tahun dari hasil perikanan rajungan. Jika ekosistem pesisir rusak, maka potensi pendapatan daerah sebesar itu bisa hilang,” kata Rizani.

Di sisi lain, Sekretaris Komisi II DPRD Lampung Tengah Agus Supriyono mengatakan, bahwa ia menghargai upaya dan langkah Forkom Nettral dan para nelayan untuk melakukan komunikasi terbuka dengan DPRD.

Dia menilai, DPRD Lampung Tengah berjanji akan memperkuat komunikasi antara masyarakat pesisir serta pemerintah daerah.

“Kami sangat terbuka menerima aspirasi teman-teman nelayan. Melalui Forkom Nettral, kami berharap kesejahteraan nelayan dapat meningkat," katanya.

"Terkait isu larangan ekspor rajungan ke AS, hal ini akan kami tindak lanjuti kepada kementerian terkait,” ujar Agus.

Diketahui audiensi tersebut menjadi bagian dari upaya Forkom Nettral membangun sinergi antar pemangku kepentingan di wilayah pesisir timur Lampung. 

Forkom Nettral sendiri merupakan wadah komunikasi yang menaungi nelayan tradisional di wilayah pesisir timur Lampung, termasuk Kabupaten Lampung Tengah. 

Forum ini dibentuk untuk memperjuangkan aspirasi nelayan, meningkatkan kapasitas pengelolaan sumber daya laut, dan menjaga keberlanjutan ekosistem perikanan, khususnya rajungan.

Audiensi yang berlangsung di Kantor DPRD Lampung Tengah ini dihadiri sekitar 20 peserta, terdiri dari perwakilan nelayan, Kelompok Usaha Bersama (KUB), Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas), Kelompok Pengolah dan Pemasar (Poklahsar), pengurus Forkom Nettral Kabupaten dan Provinsi, serta tim pendamping dari Mitra Bentala.

(TRIBUNLAMPUNG.CO.ID/Fajar Ihwani Sidiq)