Sambangi Lampung, Kemenkop Target 80 Ribu Koperasi Desa Merah Putih Beroperasi Maret 2026

“Akan hadir 80 ribu unit ritel modern desa, termasuk apotek, klinik, gudang logistik, serta lembaga pembiayaan yang dikelola koperasi,” jelasnya.

Pemerintah juga merekrut tenaga bisnis asisten yang akan membimbing pengurus koperasi serta memberikan pelatihan bagi pengelola di tingkat desa.

“Modal program akan digunakan sebagian untuk investasi bangunan dan sebagian lagi untuk modal kerja, termasuk pengadaan barang kelengkapan koperasi,” ujarnya.

Peningkatan Kapasitas Pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Mitra Adhyaksa menjadi bentuk sinergi antara Pemprov Lampung, kejaksaan, dan Kementerian Koperasi dan UKM dalam mendukung program nasional Jaga Desa.

Acara itu juga dihadiri Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Reda Manthovani, Plt Kepala Badan Bank Tanah Hakiki Sudrajat, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, Kajati Lampung Danang Suryo Wibowo, dan Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar.

Potensi Pertanian

Dalam kesempatan itu, Jihan menegaskan pentingnya koperasi sebagai fondasi ekonomi rakyat yang dimulai dari desa.

Ia menyebut Lampung memiliki potensi besar di sektor pertanian yang menjadi pilar ekonomi daerah.

“Lampung dikenal sebagai lumbung pangan nasional dengan potensi unggulan seperti padi, jagung, dan ubi kayu. Kini kami sedang menata ekosistem hilirisasinya melalui kolaborasi dan sinergi antarpihak,” ujar Jihan.

Jihan mengatakan, hingga pertengahan 2025, sebanyak 2.651 desa dan kelurahan di Lampung telah memiliki Koperasi Merah Putih berbadan hukum resmi.

Capaian itu menjadikan Lampung salah satu provinsi tercepat dalam pembentukan koperasi tersebut.

Menurutnya, kehadiran Koperasi Merah Putih Mitra Adhyaksa menjadi tonggak penting dalam memperkuat ekonomi lokal dan membuka lapangan kerja di desa.

“Koperasi Merah Putih mendorong kemandirian desa, memperkuat ketahanan pangan, dan menciptakan pertumbuhan ekonomi inklusif,” katanya.

Jihan juga berharap pemerintah pusat segera menerbitkan aturan pembiayaan koperasi sebagaimana diatur dalam Inpres Nomor 17 Tahun 2025, agar koperasi desa dapat segera beroperasi dan berdaya.

Selain itu, Pemprov Lampung mendorong Bank Himbara dan BUMD, termasuk Bank Lampung, untuk menyinergikan kebijakan pembiayaan koperasi guna mempercepat perputaran ekonomi desa.