Gubernur Mirza Minta Standardisasi MBG di Lampung Diperkuat

Ia menjelaskan, pada 2025 fokus utama pemerintah daerah adalah pembentukan SPPG sekaligus memastikan pemerataan penerima manfaat, termasuk di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). “Jangan sampai daerah ujung dan pulau-pulau tidak menerima manfaat. Karena itu, pada 2025 kami membentuk 93 SPPG khusus di wilayah 3T,” ujarnya.

Memasuki 2026, Pemprov Lampung menggeser fokus dari kuantitas ke peningkatan kualitas layanan SPPG. Hal tersebut disampaikan Saipul kepada Gubernur Lampung agar tujuan utama MBG benar-benar tercapai. Menurutnya, peningkatan kualitas layanan MBG merupakan bagian dari upaya jangka panjang dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. 

“Di 2026 kita tidak lagi mengejar jumlah SPPG, tetapi kualitas pelayanannya. Bagaimana gizi anak-anak sekolah meningkat, kesehatannya membaik, dan berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan,” jelasnya.

Terkait SLHS, Saipul mengakui masih terdapat kendala di lapangan, terutama akibat perubahan indikator sistem SLHS yang cukup dinamis serta gangguan sistem. Selain itu, di sejumlah lokasi SPPG, hasil uji laboratorium kualitas air belum memenuhi standar.

“Jika kualitas air tidak layak, proses sertifikasi tidak bisa dilanjutkan. Solusi sementara adalah menggunakan air galon atau air kemasan untuk memasak dan mencuci bahan makanan,” ujarnya.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa SLHS tetap bersifat wajib bagi seluruh SPPG. Pemerintah provinsi akan melakukan pendampingan dan pengawasan intensif pada 2026.

“Bukan memperbanyak, tapi mempercepat. Kita monitoring, kita uraikan persoalan satu per satu, dan kita carikan solusi di masing-masing SPPG,” tegasnya.

Kepala Pelaksana Program Gizi (KPPG) Provinsi Lampung Achmad Hery Setiawan menyampaikan bahwa saat ini Lampung memiliki sekitar 98 SPPG aktif dengan jumlah relawan lebih dari 40 ribu orang.

“Rata-rata setiap dapur memiliki sekitar 47 relawan, didukung tiga tenaga ahli, yakni ahli gizi, accounting, dan kepala SPPG dari SPPI,” kata Achmad.

Ia memastikan pelaksanaan MBG tetap berjalan selama bulan Ramadan sesuai petunjuk Badan Gizi Nasional (BGN), dengan penyesuaian bentuk bantuan. “Saat Ramadan, bantuan tetap diberikan, tetapi dalam bentuk makanan kering,” jelasnya.

Achmad juga menyoroti dampak positif MBG terhadap perputaran ekonomi lokal. Menurutnya, rantai pasok bahan pangan diupayakan berasal dari wilayah sekitar SPPG.

“Lampung punya potensi besar, ikan dan udang melimpah. Prinsipnya, kalau bahan baku tersedia di sekitar SPPG, tidak perlu mengambil dari luar daerah. Kita berdayakan masyarakat setempat agar ekonomi desa ikut tumbuh,” ujarnya.

Untuk 2026, ditargetkan Lampung sudah memiliki sekitar 1.300 SPPG. Sementara proyeksi penerima manfaat mencapai 2,7 juta hingga 3 juta orang, termasuk tenaga pendidik, lansia, dan penyandang disabilitas sesuai petunjuk teknis terbaru.

Selain itu, evaluasi dampak program terhadap peningkatan gizi dan penurunan stunting juga mulai dilakukan bekerja sama dengan BKKBN dan pihak sekolah. “Ada indikasi peningkatan berat badan anak setelah menerima MBG. Ini yang sedang kami ukur sebagai indikator keberhasilan program,” katanya.

Achmad menambahkan, SPPG di wilayah 3T seperti Pulau Pahawang dan Pulau Sebesi telah beroperasi sejak tahun lalu, meski sebagian masih dalam tahap penguatan investasi dan operasional.