Gubernur Mirza Jadi Warga Pertama Didata BPS dalam Sensus Ekonomi 2026

Ringkasan Berita:

• BPS Provinsi Lampung resmi memulai pendataan Sensus Ekonomi 2026, Senin (15/6/2026).
• Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung resmi memulai pendataan Sensus Ekonomi 2026, Senin (15/6/2026).
• BPS menyiapkan 8.619 petugas lapangan yang telah terlatih guna melakukan pendataan Door-to-door.

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menjadi warga pertama di Bumi Ruwa Jurai yang didata oleh petugas BPS dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

Baca Juga: BPS Lampung Mulai Sensus Ekonomi 2026 dengan 8.619 Petugas Lapangan

Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menjadi warga pertama yang didata oleh petugas BPS dalam Sensus Ekonomi 2026.

BPS menyiapkan 8.619 petugas lapangan yang telah terlatih guna melakukan pendataan Door-to-door (rumah ke rumah) selama periode sensus selama lebih kurang 2,5 bulan atau tepatnya mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan, Sensus Ekonomi 2026 merupakan momentum krusial karena hanya digelar satu kali dalam satu dekade.

"Alhamdulillah, saya telah melaksanakan sensus ekonomi. Sensus ekonomi ini terakhir dilaksanakan pada tahun 2016 lalu. Tentunya dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, telah terjadi banyak perkembangan dan perubahan di Provinsi Lampung," kata Mirza, Senin (15/6/2026).

Menurut Mirza, berbagai dinamika di masyarakat serta dunia usaha, termasuk perubahan tata kelola dan tata niaga dalam beberapa tahun terakhir, wajib didokumentasikan secara menyeluruh.

Ia juga juga mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk menyambut hangat petugas sensus dan memberikan data yang jujur.

"Saya mengajak seluruh masyarakat Provinsi Lampung untuk turut menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan informasi yang benar, lengkap, dan terbuka kepada petugas sensus," ujarnya.

Ia memastikan masyarakat tidak perlu khawatir terkait keamanan informasi yang diberikan kepada petugas lapangan.

"Data yang diberikan tidak terafiliasi dengan kepentingan pihak mana pun serta dijamin kerahasiaannya," tegas Mirza.

Ia menambahkan, akurasi data sensus ini nantinya akan menjadi fondasi kuat bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang berpihak kepada rakyat, mulai dari pertumbuhan ekonomi yang inklusif hingga peningkatan kualitas pendidikan.

Sementara, Kepala BPS Provinsi Lampung, Ahmadriswan Nasution, menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 kali ini menggunakan pendekatan sensus lengkap.

Artinya, seluruh pelaku usaha tanpa terkecuali akan dicatat.

"Ketika kita berbicara tentang pelaku usaha, tidak hanya usaha yang terlihat secara formal atau memiliki tempat usaha tetap. Pelaku usaha yang berada di lingkungan rumah tangga hingga yang bergerak di sektor pertanian pun akan kami data," jelas Ahmadriswan.

Dari data komprehensif ini, pemerintah bisa memetakan sektor mana saja yang paling produktif, sektor yang butuh dorongan stimulus, hingga sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja.

Sebelumnya, BPS Lampung juga telah melakukan pendataan terhadap sektor usaha skala besar dan mendapatkan respons yang sangat baik.

"Kami akan melakukan pendataan secara menyeluruh tanpa pengecualian. Hal ini penting agar data yang dihasilkan benar-benar lengkap dan mampu menggambarkan kondisi ekonomi yang sebenarnya di Provinsi Lampung," pungkasnya. 

(Tribunlampung.co.id/Hurri Agusto)