Respons DPRD Lampung Terkait Aksi Mahasiswa

Ringkasan Berita:

• Meminta pemerintah menjadikan sektor pendidikan sebagai prioritas melalui sistem pendidikan yang gratis, ilmiah, dan demokratis bagi seluruh masyarakat. 
• Menuntut penurunan harga bahan pokok dan BBM.
• Meminta penghentian program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih. 
• Menuntut revisi Undang-undang Polri serta penghentian praktik militerisme di ranah sipil.
• Mendesak penerapan pajak kekayaan.

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung – DPRD Lampung membuka ruang untuk menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan mahasiswa ke pemerintah pusat. 

Hal itu disampaikan Wakil Ketua II DPRD Lampung Ismet Roni untuk merespons aksi demonstrasi yang digelar Aliansi Lampung Tarik Mandat di depan gedung DPRD Lampung, Senin (15/6/2026).

Dalam aksi tersebut, ratusan mahasiswa berkumpul di depan gedung DPRD Lampung. 

Mereka menyuarakan enam tuntutan, mulai dari pendidikan gratis hingga dihentikannya program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ismet mengatakan, DPRD Lampung berjanji meneruskan tuntutan mahasiswa dan masyarakat dalam aksi tersebut ke pemerintah pusat. 

“Terkait tuntutan aksi, tentunya akan diskusikan bersama pimpinan. Jika tuntutannya menjadi wewenang pusat, maka DPRD akan menyampaikan tuntutannya ke pusat,” kata Ismet, Selasa (16/6/2026). 

Dalam aksi tersebut, perwakilan peserta aksi membacakan pernyataan sikap yang berisi enam tuntutan kepada pemerintah serta menyampaikan rencana aksi lanjutan apabila aspirasi mereka tidak mendapat tindak lanjut. 

Jenderal lapangan aksi dari Universitas Lampung (Unila), Muhammad Tarehsya, menyebutkan enam tuntutan tersebut.

Pertama, meminta pemerintah menjadikan sektor pendidikan sebagai prioritas melalui sistem pendidikan yang gratis, ilmiah, dan demokratis bagi seluruh masyarakat. 

Kedua, menuntut penurunan harga bahan pokok dan bahan bakar minyak (BBM).

Ketiga, meminta penghentian program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih. 

Keempat, menuntut revisi Undang-undang Polri serta penghentian praktik militerisme di ranah sipil.

Kelima, mendesak penerapan pajak kekayaan atau wealth tax. 

Keenam, meminta penegakan hak asasi manusia (HAM) yang dinilai lebih adil.

Dalam pernyataan penutup, Tarehsya menegaskan massa akan kembali turun ke jalan apabila tuntutan yang disampaikan tidak mendapat respons.