Berita Terkini Nasional

Prabowo Siap Bayar Utang Whoosh Rp 1,2 Triliun per Tahun

Prabowo juga meminta polemik utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) alias Whoosh jangan dihitung dari untung dan rugi.

Tangkapan layar Youtube Sekretariat Presiden
PRABOWO NAIK KRL - Presiden Prabowo Subianto berbincang dengan salah satu penumpang KRL Commuter Line tujuan Stasiun Tanah Abang Baru, Selasa (4/11/2025). Prabowo naik KRL sebelum meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru di Cideng, Gambir, Jakarta Pusat. 

Selain itu, Budi meminta pihak-pihak yang dipanggil untuk dimintai keterangan agar bersikap kooperatif dengan memenuhi panggilan dan menyampaikan informasi yang dibutuhkan. “Kami tentunya juga mengimbau kepada siapa saja pihak-pihak yang diundang dan dimintai keterangan terkait dengan perkara KCIC ini, agar kooperatif dan menyampaikan informasi, data, dan keterangan yang dibutuhkan,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Senin (3/11/2025). 

Budi mengatakan, hingga saat ini, pihak yang dipanggil kooperatif dan membantu jalannya penyelidikan. Tim penyelidik, kata dia, terus menelusuri pihak-pihak lain untuk mengumpulkan keterangan. 

“Dan tentunya ini masih akan terus bergulir ya, karena tim masih akan terus menelusuri pihak-pihak lain untuk mengumpulkan keterangan-keterangan yang dibutuhkan dalam tahap penyelidikan,” ujar dia. 

Dibahas DPR

DPR RI memastikan akan segera membahas polemik utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh bersama pemerintah. Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa pembahasan itu penting dilakukan agar tidak terjadi kerugian negara yang berlarut-larut. 

“Whoosh nanti akan dibahas di komisi terkait dengan pemerintah. Kita akan mengkaji bersama bagaimana secara teknis di pemerintah seperti apa, kemudian bagaimana sikap pemerintah, bagaimana situasi keuangan dulu dan sekarang. Supaya jangan sampai terjadi kerugian negara yang berlarut-larut,” kata Puan dalam konferensi pers usai rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Selasa (4/11/2025). 

Puan menjelaskan, DPR akan mempelajari terlebih dahulu keputusan-keputusan yang diambil pemerintah periode sebelumnya, sebelum menentukan langkah pengawasan.

Setelah itu, lanjut Puan, hasil kajian tersebut tentu juga akan didiskusikan bersama dengan pemerintahan saat ini. 

“Hal tersebut akan kita bahas di komisi terkait, dan kita lihat dulu bagaimana sebenarnya keputusan-keputusan di pemerintahan periode yang lalu. Ini harus dibahas bersama dengan pemerintah, apa bagaimana secara teknis dan bagaimana kondisi keuangan dulu dan saat ini,” ujar Puan. (Kompas.com)

Sumber: Kompas.com
Halaman 3/3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved