Korupsi Tukin, 3 PNS Kejari Bandar Lampung Dipecat

Sementara, Asisten Pembinaan Kejati Lampung M Syarief mengatakan pihaknya bakal segera memproses pemecatan ketiga PNS Kejari Bandar Lampung itu.

"Ya, kita baru bisa proses (pemecatan) kalau sudah inkrah. Saat ini kita belum menerima salinan dari putusan ketiga terdakwa tersebut." kata Syarif.

Jika salinan putusan hakim tersebut sudah diterima, maka pihaknya akan mengusulkan pemecatan ketiga PNS tersebut ke Kejaksaan Agung.

Patut Diapresiasi

Pengamat hukum Universitas Bandar Lampung Rifandi Ritonga mengatakan, korupsi merupakan perbuatan yang merugikan masyarakat dan lembaga negara.

Hal itu dapat merusak kepercayaan publik, serta menghambat pembangunan dan kemajuan bangsa.

Menurutnya, perbuatan korupsi harus dihindari dan diberantas demi menjaga integritas sistem dan keadilan sosial.

"Pemecatan terhadap terdakwa sudah sangat tepat dalam proses penegakan hukum. Ini menjadi bukti dan komitmen kejaksaan dalam memerangi korupsi yang terjadi di instasinya sendiri. Kita patut berikan apresiasi," imbuhnya

Lebih lanjut, Rifandi mengatakan bahwa upaya pencegahan korupsi di instansi sangat penting untuk menjaga integritas.

Dia pun mengatakan bahwa upaya pencegahan dapat dilakukan dengan berbagai cara.

"Untuk pencegahan korupsi di suatu instansi dapat dilakukan dengan pelatihan dan pendidikan, seperti memberikan pelatihan etika, integritas, dan antikorupsi untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya korupsi," kata Rifandi.

"Kemudian transparansi dan akuntabilitas, yakni dengan memastikan proses dalam lembaga dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk menghindari potensi penyalahgunaan kekuasaan," jelasnya.

Selain itu, Rifandi juga mengatakan pemeriksaan internal juga penting dilakukan.

Hal itu dapat dilakukan dengan mendirikan unit atau mekanisme internal yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan guna mencegah perilaku korupsi.

Selain itu, instansi juga dapat mendorong pelaporan dari pihak dalam instansi yang mengetahui tindakan korupsi dengan memberikan perlindungan kepada pelapor.

Lebih lanjut, Rifandi mengatakan instansi juga perlu berkolaborasi dengan lembaga eksternal, seperti lembaga antikorupsi, LSM, dan media, untuk mengawasi dan mendorong akuntabilitas.

Kemudian membangun budaya yang mendorong keadilan sosial dan penegakan hukum yang adil, serta memiliki komitmen yang kuat terhadap misi pencegahan korupsi.

(Tribunlampung.co.id/Hurri Agusto)