Sjachroedin ZP Cerita di Balik Gagasan Bangun Kantor Pemprov Lampung di Kota Baru

Namun, pembangunan terhenti saat M Ridho Ficardo menjabat gubernur. Begitu pula ketika Gubernur Lampung dijabat Arinal Djunaidi. Artinya, selama 10 tahun terakhir tidak ada pembangunan sama sekali di sana.

Saat ini, kompleks kantor yang menelan anggaran sekitar Rp 314 miliar itu mangkrak. Bangunan yang sudah berdiri di kawasan tersebut adalah Masjid Agung, gedung DPRD Lampung, kantor Gubernur Lampung, dan RSUD BNH.

Survei Lokasi

Pemprov Lampung telah melakukan survei ke tiga lokasi yang akan dipilih sebagai tempat upacara peringatan HUT RI di kompleks Kota Baru, Rabu (17/7).

Kadiskominfotik Lampung Achmad Saefulloh mengatakan, ketiga lokasi itu adalah halaman depan Kantor Gubernur Lampung, Bundaran Kantor Gubernur, dan halaman depan Rumah Sakit Bandar Negara Husada.

"Ada 12 perwakilan instansi yang melakukan survei, di antaranya Kasatpol PP, Kadis BMBK, Direktur RSBNH, Sekretaris Dishub, Kabid Dinas PKPCK, Kabag Biro Umum, Kasubbag Protokol, Kabid Kesbangpol, Kabid BPKAD, staf Dinas Kominfo, dan perwakilan TNI," ungkap Saefulloh.

Saefulloh melanjutkan, survei tersebut dilakukan untuk meninjau kelayakan lokasi yang akan dijadikan tempat upacara.

"Untuk meninjau kelayakan tempat upacara, kantong parkir dan lalu lintas, tempat transit pimpinan, lokasi penginapan Paskibraka, dan ruang zoom meeting," kata dia.

Saefulloh mengatakan, pihaknya akan mengadakan rapat untuk menentukan lokasi upacara.

"Setelah survei ini, selanjutnya akan dilakukan rapat yang akan dipimpin langsung oleh Bapak Pj Gubernur," kata Saefulloh lagi.

Sementara Kasat Pol PP Lampung Zulkarnain membenarkan pihaknya telah melihat tiga calon lokasi upacara HUT RI di Kota Baru.

"Iya, kami hari ini (kemarin) survei ke Kota Baru sejak sejam sembilan sampai jam satu tadi. Ada tiga lokasi yang disurvei. Semua di area dekat kompleks kantor gubernur," kata Zulkarnain.

Warga Senang

Warga mengaku senang saat mengetahui Pemprov Lampung akan mengadakan upacara HUT RI di kompleks Kota Baru. Warga bernama Saiful (46) tak menyangka upacara pada 17 Agustus dilaksanakan di Kota Baru.

"Saya malah baru tahu. kalau memang bener, baguslah," ujar Saiful, Rabu (17/7).

Menurut Saiful, warga sangat menginginkan kompleks kantor Kota Baru bukan hanya hanya dijadikan ajang pencitraan.

"Kalau bisa jangan cuma pencitraan aja, habis itu ditinggalin lagi. Saya sih pengennya dilanjutin lagi pembangunannya," kata dia.

Pria yang berprofesi sebagai petani singkong itu tak mempermasalahkan lahan garapannya dipakai. Apalagi tanah tersebut memang milik negara.

"Perjanjiannya memang harus siap kalau mau dipakai, karena (lahan) ini memang punya pemerintah. Tapi kalau bisa, kami mohon pengertiannya," tambahnya.

( TRIBUNLAMPUNG.CO.ID / HURRI AGUSTO / AGUSTINA SURYATI )