Randis Ditarik Imbas Efisiensi Anggaran, Komisioner Bawaslu Numpang Teman

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Kebijakan efisiensi anggaran di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berdampak terhadap penarikan kendaraan dinas sejumlah pejabat. 

Salah satu yang terkena imbasnya adalah pejabat Bawaslu Lampung. 

Ketua Bawaslu Lampung Iskardo P Panggar terlihat menumpang kendaraan rekannya saat menghadiri rapat evaluasi Pilkada Serentak 2024 di Kantor Gubernur Lampung, Kamis (13/2/2025). 

Terkait hal ini, Iskardo mengaku siap mematuhi kebijakan pemerintah demi kebaikan bangsa dan negara.

Dia pun mengaku penarikan randis tidak akan memengaruhi kinerja komisioner Bawaslu. 

"Kita ini akan patuh pada instruksi presiden. Insya Allah tidak mengurangi kinerja signifikan aparatur kami akan bekerja sebagaimana mestinya," ujar Iskardo, Kamis.

Iskardo mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan randis para komisioner. 

"Mudah-mudahan pemerintah daerah ada Silpa sehingga bisa support," ucap Iskardo.

Lebih lanjut, Iskardo menegaskan bahwa jajaran komisioner Bawaslu harus patuh terhadap kebijakan ini. 

Ia pun mengaku pihaknya akan mengkaji dan melakukan inovasi agar efisiensi anggaran ini tak menghambat kinerja Bawaslu.

"Semua harus patuh. Bawaslu akan patuh. Tapi memang ada opsi kita bekerja WFH (work from home) dan lain sebagainya. Ini masih kita kaji," pungkasnya.

Gelar RDP

Sementara itu, Komisi II DPRD Lampung menggelar rapat dengar pendapat bersama 10 organisasi perangkat daerah (OPD) membahas efisiensi anggaran, Kamis (13/2/2025). 

Ketua Komisi II DPRD Lampung Ahmad Basuki mengatakan, RDP bertujuan untuk mempelajari program OPD yang menjadi mitra kerja Komisi II. 

"Pada hari Rabu (12/2/2025) kemarin kita sudah RDP dengan lima OPD di antaranya Dinas Perindustrian, Dinas Perkebunan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta Dinas UMKM dan Perdagangan," ujar Basuki, Kamis.