Ramai soal Pengukuran Lahan PT SGC, Yusuf Kohar: Ada Aturannya

Tak hanya soal HGU, lanjut Indra, perbedaan data tersebut juga turut berdampak pada ketidakjelasan kewajiban pajak yang harus dibayarkan PT SGC.

Saat ini, SGC tengah disorot akibat tunggakan pajak kendaraan bermotor sebanyak 303 unit, termasuk pajak air permukaan yang baru akan dibayar.

“Bagaimana PT SGC akan membayar PPN dan PPH jika HGU-nya belum jelas, dan bagaimana negara menentukan besaran pajak yang harus dibayarkan SGC?” tanyanya.

Lebih lanjut, Indra menjelaskan bahwa telah banyak pertumpahan darah akibat persoalan lahan dengan SGC.

Dia berharap Komisi II periode ini bisa memberi solusi terbaik untuk masyarakat dan Pemprov Lampung.

“Bupati Tulangbawang Qudratul pun tidak punya data HGU PT SGC. Jadi yang melindungi SGC ini siapa?” ucapnya.

Menurutnya, SGC sudah berpolitik. Bahkan petinggi SGC Purwanti Lee tidak malu berdiri satu panggung saat kampanye.

“Kita tahu 10 tahun ke belakang, Lampung dipimpin oleh pemerintah ‘gula’. Masyarakat mau mengadu ke siapa jika gubernurnya juga disponsori gula,” ungkapnya gamblang.

“Persoalannya kenapa dia harus dilindungi? Ini semua karena sengketa masyarakat dan persoalan pajak. Ini yang harus dibungkus.” katanya lagi.

Ia turut menyinggung fakta lain yang menyeret Lee dalam kasus dugaan politik uang salah satu calon gubernur.

“Akhirnya di kasus Zarof Ricar (Mahkamah Agung) membuktikan bahwa hukum pun bisa dikendalikan,” ucap Indra.

Ia juga menyoroti terbitnya Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2020 pada masa Gubernur Arinal Djunaidi.

Regulasi ini mengatur tata kelola panen dan produktivitas tanaman tebu di Lampung, sekaligus melegitimasi praktik pembakaran tebu yang selama ini dikeluhkan warga.

“Kebijakan itu mengesahkan pembebasan pembakaran perkebunan tebu. Dari 2020 sudah terjadi pembakaran yang tidak sedikit dengan luas lahan puluhan hektare. Bayangkan saja, kita satu-dua rumah saja dibakar asapnya sampai mana, bagaimana kalau ribuan hektare?” sambungnya.

Beruntung, lanjutnya, Pergub bermasalah tersebut akhirnya dicabut setelah gugatan publik dikabulkan Mahkamah Agung.