Koperasi Merah Putih di Bandar Lampung Akan Kembangkan Usaha Gerai Sembako 

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Koperasi Merah Putih di Bandar Lampung mengembangkan usaha yang cukup beragam.

Di antaranya meliputi koperasi simpan pinjam, gerai sembako sederhana, distribusi gas elpiji, hingga pengembangan usaha berbasis pertanian seperti hidroponik.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung, Riana Apriana mengatakan, keberagaman unit usaha ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendorong kemandirian ekonomi di tingkat lokal.

Terkait dukungan permodalan, Riana menyebutkan bahwa Pemerintah Kota Bandar Lampung tengah menyiapkan skema bantuan modal pinjaman bagi koperasi.

Namun, hingga saat ini proses tersebut masih dalam tahap persiapan. "Insyaallah sedang disiapkan," ucapnya.

Sebanyak 126 Koperasi Kelurahan Merah Putih telah beroperasi di Bandar Lampung.

Dari jumlah itu, sebanyak 65 Koperasi Kelurahan Merah Putih di Bandar Lampung sudah mempunyai gerai,

Gerai tersebut menjadi salah satu upaya konkret dalam mendekatkan layanan koperasi kepada masyarakat sekaligus memperluas aktivitas ekonomi di tingkat kelurahan.

"Semua KKMP di Bandar Lampung sudah berjalan. Dari jumlah itu, sebagian sudah memiliki gerai mandiri yang aktif melayani masyarakat," ujar Riana Apriana, Minggu (5/4/2026).

Sebelumnya, Deputi Bidang Kelembagaan dan Digitalisasi Koperasi, Hendra Saragih, menekankan pentingnya percepatan pembangunan Koperasi Merah Putih (KMP) secara nasional.

Hal ini disampaikannya saat diwawancarai usai menghadiri Kongres Nasional Mahasabha di Bandar Lampung, Selasa (1/4/2026).

Menurut Hendra, data KMP secara nasional saat ini telah mencapai 34 ribuan unit, di mana sekitar 3.200 koperasi telah rampung dibangun secara 100 persen.

“Yang menjadi fokus sekarang adalah akselerasi terkait lahan. Lahan harus clear, baik dari segi kepemilikan maupun letak, supaya pembangunan koperasi bisa berjalan lancar,” ujar Hendra saat diwawancarai Tribunlampung.

Ia menambahkan, pemerintah pusat melalui Kementerian Koperasi dan pemerintah daerah terus berkoordinasi.

Salah satu tugas Kementerian Dalam Negeri adalah menginventarisir data lahan yang bisa digunakan untuk pembangunan koperasi.