Lamteng Perkuat Komitmen Jamkes, Fokus Perpanjangan Program PBPU–BP dan Validasi Data Peserta

Ringkasan Berita:

• Pemkab Lampung Tengah komit perlindungan jaminan kesehatan masyarakat
• Rakor lintas sektor bahas perpanjangan program PBPU dan BP
• Fokus sinkronisasi OPD dan kesiapan anggaran daerah

Tribunlampung.co.id, Lampung Tengah - Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah menegaskan komitmennya dalam memperkuat perlindungan jaminan kesehatan bagi masyarakat sebagai bagian dari prioritas pelayanan dasar daerah. 

Komitmen tersebut kembali ditegaskan dalam pelaksanaan rapat koordinasi lintas sektor yang membahas keberlanjutan program Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang didanai pemerintah daerah. 

Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Setdakab Lampung Tengah, Rusmadi, menyampaikan bahwa kebijakan ini menjadi fokus utama pemerintah daerah. 

“Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah terus berkomitmen memberikan perlindungan jaminan kesehatan bagi masyarakat,” ujar Rusmadi, Rabu (27/5/2026).

Upaya tersebut tidak hanya berhenti pada aspek komitmen, tetapi juga diarahkan pada penguatan tata kelola program agar lebih adaptif dan berkelanjutan. 

Pemkab Lampung Tengah menilai keberlangsungan skema PBPU dan BP membutuhkan sinkronisasi kebijakan lintas organisasi perangkat daerah (OPD) agar pelaksanaannya tidak terhambat dan tetap tepat sasaran.

Dalam forum tersebut, Rusmadi juga menekankan pentingnya keselarasan pandangan antarinstansi. 

“Diperlukan kesamaan persepsi dan koordinasi yang baik antar-OPD terkait agar program ini dapat berjalan efektif dan berkelanjutan,” lanjutnya.

Selain aspek koordinasi, perhatian juga diarahkan pada ketepatan data sebagai fondasi utama keberhasilan program. 

Pemerintah daerah menekankan perlunya validasi menyeluruh terhadap data peserta untuk memastikan bantuan jaminan kesehatan benar-benar diterima oleh masyarakat yang memenuhi kriteria. 

Langkah ini sekaligus menjadi upaya meminimalkan potensi kesalahan administrasi di lapangan.

Dari sisi pembiayaan, sinkronisasi kemampuan fiskal daerah turut menjadi perhatian penting dalam menjaga kesinambungan program. 

Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah memastikan kesiapan anggaran menjadi bagian dari perencanaan agar keberlanjutan layanan kesehatan tetap terjaga tanpa mengganggu stabilitas keuangan daerah.

Rusmadi menambahkan bahwa koordinasi lintas sektor menjadi elemen kunci dalam memastikan seluruh proses berjalan sesuai regulasi. 

Ia menegaskan pentingnya ketelitian dalam pengelolaan administrasi agar tidak terjadi hambatan birokrasi yang dapat mempengaruhi pelayanan kepada masyarakat. 

“Koordinasi lintas sektor sangat diperlukan agar proses perpanjangan rencana kerja dapat berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran, sehingga masyarakat tetap memperoleh akses layanan kesehatan yang optimal,” jelas Rusmadi.

Melalui penguatan kolaborasi antarinstansi tersebut, Pemkab Lampung Tengah berharap sistem jaminan kesehatan daerah dapat berjalan lebih efektif, merata, dan berkelanjutan, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat secara luas.

(TRIBUNLAMPUNG.CO.ID/Fajar Ihwani Sidiq)