HMI Cabang Bandar Lampung Agendakan Aksi Susulan Pasca-Demo 15 Juni

Ringkasan Berita:

• HMI Cabang Bandar Lampung tengah mematangkan rencana aksi unjuk rasa lanjutan melalui diskusi dan evaluasi internal.
• Ketua Umum HMI, Tohir Bahnan Al Fatih, mengatakan jadwal dan teknis aksi berikutnya masih dibahas.
• Sebelumnya, HMI menyuarakan sejumlah tuntutan, antara lain pendidikan gratis, penurunan harga bahan pokok dan BBM, penghentian program MBG dan Kopdes Merah Putih, revisi UU Polri, pajak kekayaan, serta penegakan HAM.

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Jajaran pengurus HMI Cabang Bandar Lampung saat ini tengah mematangkan diskusi internal guna membahas rencana aksi unjuk rasa susulan.

Baca juga: Demo di DPRD Lampung Berjalan Kondusif, Kapolresta Bandar Lampung Apresiasi Massa Aksi

Langkah ini diambil sesaat setelah massa kader hijau-hitam tersebut merampungkan agenda demonstrasi sebelumnya.

Ketua Umum HMI Cabang Bandar Lampung, Tohir Bahnan Al Fatih, mengonfirmasi bahwa konsolidasi dan evaluasi gerakan sedang berjalan di tingkat cabang untuk menyusun strategi turun ke jalan berikutnya.

"Ini lagi mau diskusi dulu, rencana akan ada aksi selanjutnya," ujar Tohir Bahnan Al Fatih saat memberikan keterangan, Selasa (16/6/2026).

Tohir menjelaskan, kepastian mengenai waktu, lokasi, serta pemetaan taktis terkait rencana unjuk rasa lanjutan tersebut baru akan diumumkan secara resmi setelah seluruh tahapan diskusi rampung dilakukan oleh tim kajian HMI.

"Nanti akan dikabari lagi untuk lebih lanjut terkait aksi yang akan dilakukan berikutnya," tambah Tohir.

Sebelumnya, dalam aksi demonstrasi yang digelar kemarin, massa aksi dari HMI Cabang Bandar Lampung secara lantang menyuarakan sejumlah poin tuntutan krusial yang ditujukan langsung kepada pihak pemerintah.

Pihaknya menegaskan akan terus mengawal isu-isu kerakyatan tersebut hingga mendapatkan respons konkret dari para pemangku kebijakan.

Adapun poin tuntutan tersebut di antaranya:

1. Jadikan pendidikan sebagai program prioritas, wujudkan pendidikan gratis, ilmiah dan demokratis

2. Turunkan harga bahan pokok dan bbm

3. Hentikan program mbg dan kopdes merah putih

4. Revisi UU porli dan hentikan militerisme di ranah sipil

5. Mendorong penerapan regulasi pajak kekayaan

6. Wujudkan penegakan ham yang sejati.

Aksi Dorong-dorongan

Sebelumnya, teriakan revolusi menggema di lingkungan kantor DPRD Lampung, Senin (15/6/2026). 

Koordinator aksi di atas mobil orator meneriakkan revolusi hingga menggema di kantor DPRD Lampung. 

Massa aksi melakukan aksi dorong-dorongan dengan polisi meskipun mahasiswa telah masuk ke lingkungan kantor DPRD Lampung. 

Mahasiswa meneriakkan revolusi berkali-kali di hadapan polisi yang berjaga ketat dengan seragam lengkap. 

Massa aksi masih tertahan di depan pintu gerbang kantor DPRD Lampung. 

Teriakan revolusi terus menggema hingga Kapolresta Bandar Lampung, Kombes Pol Alfret Jacob Tilukay meminta kepada mahasiswa untuk tetap damai dalam menyampaikan aksinya.

Sampaikan 6 Tuntutan

Demo mahasiswa Lampung Massa di depan kantor DPRD Lampung menyampaikan enam tuntutan kepada pemerintah, Senin (15/6/2026). 

"Jadi untuk hari ini kami membawa enam tuntutan yang sudah dikonsolidasikan dalam aksi hari ini," kata Ketua DPM Unila, Karno, Senin (15/6/2026). 

Pertama jadikan pendidikan sebagai program prioritas dengan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis. 

"Karena sekarang ini masih dalam tahap bonus demografi. Jadi, pendidikan itu urgensi, jangan sampai dikesampingkan dan malah dipotong anggarannya," ujar Karno. 

​Kemudian tuntutan yang kedua turunkan harga bahan pokok dan BBM. 

"Mungkin karena nomor dua ini sekarang, dari awal-awal pemerintah itu waktu geopolitik menaik, itu BBM itu diwanti-wanti lah untuk BBM tidak akan naik, BBM tidak akan naik," kata Karno.

"Jika diharuskan naik kenapa tidak membuat antisipasi. Jadi, itu poin tuntutan nomor dua," terusnya.

Kemudian ketiga, hentikan program MBG dan Koperasi Merah Putih.

Karena ini salah satu yang membuat rupiah melemah. 

Keduanya menyerap APBN terbesar.

"Jadi kami ingin MBG dan Kopdes ini dihentikan. Kalau yang keempat itu, revisi UU Polri dan hentikan militerisme di ranah sipil," kata Karno. 

Tuntutan kelima mendorong penerapan regulasi pajak kekayaan. 

Kemudian yang terakhir wujudkan penegakan HAM yang sejati. 

"Mungkin itu sudah berurutan dari poin yang paling urgensi sampai yang selanjutnya," terangnya.

(Tribunlampung.co.id/Bayu Saputra)