Bahlil Lahadalia Jadi Sopir Angkot di Terminal Tumburuni Fakfak

Ringkasan Berita:

• Menteri ESDM Bahlil Lahadalia jadi sopir angkot di Terminal Tumburuni, Fakfak, Papua Barat, pada Minggu (16/11/2025) saat kunjungan meresmikan Pasar Rakyat Tumburuni. 
• Bahlil mengenang masa lalunya sebagai kondektur dan sopir angkot sebelum berkarier di pemerintahan. 
• Ia tampak akrab dengan warga dan sopir setempat, menyetir sebentar angkot, lalu berbagi cerita tentang kesulitan hidupnya dulu tanpa angkot.

Tribunlampung.co.id, Papua Barat -  Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia jadi sopir angkot di Terminal Tumburuni di Fakfak, Papua Barat, pada Minggu (16/11/2025).

Bahlil Lahadalia berada Fakfak untuk meresmikan Pasar Rakyat Tumburuni.

Dalam momen itu, Bahlil Lahadalia tampak mantap memegang setir, tersenyum lebar sambil bercengkerama dengan warga yang menyaksikan momen tak terduga itu.

Selesai acara, Bahlil Lahadalia memilih singgah sejenak ke Terminal Tumburuni, tempat yang menyimpan bagian penting dari perjalanan hidupnya.

Di sinilah ia dulu bekerja sebagai kondektur hingga sopir angkot, bertahun-tahun sebelum dunia pemerintahan membawanya ke pusat kekuasaan di Jakarta.

Para sopir dan kernet yang tengah menunggu penumpang tampak antusias menyambut Bahlil Lahadalia.

Beberapa bahkan mengenali wajah yang dulu pernah ikut menunggu giliran narik di terminal yang sama.

Setelah beberapa menit “menarik” angkot, Bahlil turun sambil kembali menyalami para sopir dan warga.

Kepada awak media Bahlil Lahadalia mengatakan dulu dirinya tak memiliki angkot karena hidupnya sangat sulit.

"Dulu enggak punya angkot, boro-boro angkot, makan aja susah," kata Bahlil Lahadalia disambut tawa orang-orang dilansir dari Warta Kota.

Pada 2 Februari 2025 lalu, Bahlil Lahadalia pernah mengisahkan bagaimana masa remajanya di Fakfak ditempa oleh pekerjaan sebagai kernet dan sopir angkot.

“Saya kondektur angkot tiga tahun di terminal. Jadi sopir angkot dua tahun waktu sekolah SMA. Kuliah juga bawa angkot,” ujar Bahlil.

Pejabat Diminta Naik Angkutan Umum

Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mengusulkan agar penggunaan patwal pejabat dibatasi, kecuali untuk presiden dan wakil presiden.

Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah MTI Djoko Setijowarno menilai, pejabat seharusnya lebih akrab dengan angkutan umum untuk memahami kondisi kemacetan yang dialami masyarakat. 

"Semestinya, pejabat negara membiasakan menggunakan angkutan umum, minimal sekali seminggu, bercampur dengan masyarakat umum akan mengetahui kondisi sebenarnya kehidupan masyarakat," ujar Djoko dalam penjelasannya pada Senin (27/1/2025).

Djoko menegaskan, pejabat negara, kecuali presiden dan wakil presiden, tidak perlu mendapatkan layanan patwal.

Ia mengusulkan agar layanan patwal dialihkan untuk penggunaan angkutan umum, yang dinilai sudah cukup representatif di Jakarta. 

"Angkutan umum di Jakarta sudah memberikan pelayanan yang cakupannya setara dengan kota-kota di dunia, yakni 89,5 persen wilayah Jakarta," ungkap Djoko. 

Dia juga menambahkan, semua perumahan dan kawasan permukiman di Jakarta kini sudah dilayani oleh angkutan umum, dengan setiap hunian berjarak sekitar 500 meter dari halte. 

Kondisi ini menunjukkan bahwa angkutan umum di Jakarta telah merata, tidak jauh berbeda dengan kota-kota dunia lainnya, di mana masyarakat dan pejabatnya sudah terbiasa menggunakan angkutan umum.

Di sisi lain, Bahlil Lahadalia mengatakan dirinya tidak perlu diajari lagi mengenai transporasi umum. 

Bahlil mengaku pernah menjadi kondektur dan sopir angkutan (angkot) ketika masih SMA dulu. 

"Tolong kasih tahu kepada pengamat itu, kalau menteri saya, Bahlil, jangan ajarin saya naik angkutan umum. Karena saya kondektur angkot 3 tahun di terminal. Jadi sopir angkot 2 tahun waktu sekolah SMA. Kuliah juga bawa angkot," ujar Bahlil. 

"Jadi nanti gue jelasin, bagaimana cara naik angkot yang benar. Bagi saya, jangan diajarin dengan itu. Karena memang itu ilmu saya," sambungnya. 

Maka dari itu, Bahlil tidak masalah jika harus bekerja dengan menggunakan transportasi umum.

Baca juga: Butuh Modal Rp 600 Miliar, Teminal Betan Subing Lampung Dikelola Pakai Skema KPBU