Fraksi PDIP DPRD Lampung Minta Program untuk Kesejahteraan Masyarakat Tak Dipangkas

Anggota Komisi II DPRD Lampung ini menyebut, pemangkasan anggaran yang dilakukan semestinya dilakukan pada program yang sifatnya tidak langsung ke masyarakat, seperti perjalanan dinas atau belanja barang.

"Pada prinsipnya, program untuk kesejahteraan dan pelayanan publik ke masyarakat jangan dipangkas," pungkasnya.

Panggil Pemprov Lampung

DPRD Lampung bakal memanggil pihak Pemerintah Provinsi ( Pemprov ) Lampung untuk membahas mengenai efisiensi anggaran yang mencapai Rp 600 miliar.

Diketahui, Pemprov Lampung melakukan efisiensi anggaran mencapai Rp 600 miliar, buntut kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat, yakni Instruksi Presiden nomor 1/2025, dan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) nomor 29/2025.

Anggota DPRD Lampung, Yozi Rizal memastikan, DPRD sepenuhnya mendukung semangat efisiensi yang dilakukan Pemprov Lampung.

“Tapi jangan sampai mengamputasi gerak dari pemprov."

"Memotong anggaran program dan pelayanan bagi masyarakat. Itu kami tidak setuju,” kata Yozi, saat diminta pendapatnya, Kamis (13/2/2025).

Yozi melanjutkan, jika yang diefisienkan adalah anggaran yang masuk dalam kategori pemborosan seperti perjalanan dinas, sewa gedung dan belanja alat tulis kantor (ATK), maka itu perlu dilakukan.

“Tapi, berapapun yang akan dipotong oleh pemprov, harus dibahas bersama Badan Anggaran DPRD Lampung."

"Penataan itu bisa dilakukan di APBD Perubahan,” ucapnya.

Sehingga, lanjut Yozi, dalam waktu dekat pihaknya akan panggil perwakilan pemprov untuk bahasan lebih lanjut soal efisiensi ini.

"Saya rasa ini perlu di bahas bersama jangan sampai nanti banyak hal yang di efisiensi justru merugikan masyarakat," pungkasnya.

Efisiensi Anggaran Rp 600 Miliar

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Provinsi Lampung memastikan ikut melakukan efisiensi anggaran sesuai instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBD TA 2025.